Pegiat HAM Berharap Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Sekadar Lip Service

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI pada sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin, 16 Agustus 2021. Acara diperkirakan berlangsung mulai pukul 08.30.

    Sejumlah pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia berharap pidato Jokowi tahun ini tak sekadar lip service.

    "Jika Jokowi memasukkan agenda-agenda HAM ke dalam pidato kenegaraan, namun tidak bersandingan dengan implementasi yang baik soal penegakan agenda HAM, maka sebenarnya itu hanya lip service semata," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti saat dihubungi Tempo, Ahad, 15 Agustus 2021.

    Pidato Jokowi, ujar dia, semestinya terwujud dalam implementasi dan realisasi dari pemajuan HAM. "Dan apabila Jokowi memang berkomitmen untuk agenda HAM, hapus beberapa peraturan kontroversial selama pandemi ini dan keseluruhan soal penyusutan ruang masyarakat sipil," ujar Fatia.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meyakini Presiden Jokowi akan kembali mengomentari soal pemberantasan korupsi dalam pidatonya. Namun, ICW memprediksi pidato kenegaraan Jokowi tersebut hanya sekadar pemanis tanpa komitmen yang jelas mewujudkannya upaya pemberantasan korupsi.

    "Sebagaimana template yang selalu diucapkan, Presiden pasti akan menegaskan keberpihakannya pada penguatan pemberantasan korupsi. Sayangnya, pidato model berapi-api seperti itu tidak akan mengubah situasi hari ini," ujar Kurnia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Agustus 2021.

    Menurut Kurnia, komitmen pemerintah masih sangat jauh dalam keberpihakan memberantas korupsi. "Suasana pemberantasan korupsi, khususnya KPK, telah memasuki masa kegelapan akibat tindakan pemerintah yang merevisi UU KPK dan memasukkan orang-orang bermasalah menjadi pimpinan KPK," ujarnya.

    Adapun tahun lalu, Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun pada tahun yang sama, para pegiat antikorupsi mengkritik pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah dan revisi UU KPK yang dinilai memperlemah lembaga antirasuah.

    "Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan Perppu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.