Oleh
Karyono Wibowo
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute
INFO NASIONAL - Pesan yang bisa ditangkap dari dua tema lomba penulisan artikel yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) antara lain adalah memperkokoh nasionalisme. Tujuannya untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta moderasi beragama.
Tema, 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' ini justru tidak hanya kontekstual tapi juga relevan. Selain dilaksanakan dalam rangka memeringati hari Santri, momentumnya juga bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 76. Esensinya, dua tema tersebut menggabungkan antara aspek keagamaan dengan kebangsaan.
Baca Juga:
BPIP sebagai penyelenggara lomba mungkin ingin mengetahui seberapa luas pandangan peserta dalam memahami relasi agama (islam) dengan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional. Namun dalam konteks Lomba Penulisan Artikel ini cakupan pembahasannya dipersempit tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam.
Dalam perspektif kebebasan akademik, tidak ada yang salah dari tema itu. Tetapi karena ada unsur politisasi yang masif dan sistematis isunya menjadi bergeser.
Saya tidak percaya tema tersebut bermaksud membenturkan agama dengan nasionalisme seperti yang dikatakan Fadli Zon. Pihak yang menyebut tema lomba yang dibuat BPIP membenturkan agama dan nasionalisme justru logika berpikirnya terbalik-balik.
Baca Juga:
Pasalnya, BPIP justru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mempersatukan semua golongan. Saya yakin pandangan BPIP justru nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama.
Tugas BPIP juga sangat jelas. Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BPIP membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Kembali pada polemik tentang tema lomba yang dinilai tidak kontekstual. Hemat saya, tema tersebut justru kontekstual karena realitasnya ada sebagian umat islam tidak melakukan hormat bendera karena dianggap bid'ah. Masalah ini juga masih menjadi perselisihan para ulama, ada ulama yang melarang secara mutlak dan ada ulama yang memperbolehkan.
Maka dalam hal ini, Fadli Zon, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dan sejumlah pihak yang mempersoalkan tema tersebut telah mengesampingkan fakta dan cenderung mempolitisasi. Tapi bukan hal aneh jika ditelusuri jejak rekam pihak yang mempersoalkan tema lomba tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang sejak awal menyerang eksistensi BPIP. Kelompok ini kerap menyerang BPIP secara frontal.
Menurut saya, lebih baik BPIP bergeming mempertahankan tema tersebut. Karena dalam perspektif ideologi mereka ini memang berbeda dengan BPIP. Nampak sekali mereka khawatir dengan kehadiran BPIP.(*)
