Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kritik Lomba Menulis BPIP Bertema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam

Reporter

image-gnews
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pro kontra lomba menulis artikel
bertema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), masih terus berlanjut. Banyak yang mengkritik, namun adapula yang mendukung lomba tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, salah satu yang meminta agar lomba tersebut dibatalkan saja. Sebab, menurut Jazuli, tema lomba karya tulis itu tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama.

"Temanya tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama. Padahal keduanya saling menguatkan nasionalisme Indonesia. Memangnya selama ini ada masalah dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat mayoritas?," ujar Jazuli lewat keterangan tertulis, Ahad, 15 Agustus 2021.

Jika enggan membatalkan lomba, Jazuli meminta BPIP mencari tema-tema yang lebih subtantif dan visioner. "Para santri, pelajar, mahasiswa kita pikirannya sudah maju, kok disodorkan tema yang sudah lama selesai bahkan sudah final bagi Indonesia. Alih-alih tema ini bisa menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat," ujar anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini.

Senada, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai tema lomba karya tulis itu tidak kontekstual. "Temanya sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia,” kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Menurut Saleh, tema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” tidak urgent untuk dibahas. Sebab, menurutnya, sejak zaman perjuangan kemerdekaan, hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan. “Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan,” ujarnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo
menyebut bahwa tema yang diangkat ini bukan untuk memperkeruh suasana atau pun membenturkan antara islam dengan Pancasila. Tema ini disesuaikan dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional 2021.

"Jadi, (tema ini) tidak akan membenturkan agama dengan nasionalisme. Justru agama memperkuat nasionalisme. Kalau cinta tanah air, orang beriman itu orang yang cinta tanah air," ujar Benny.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menilai tema lomba itu sudah bagus. Alissa menilai berbagai kontra di tengah masyarakat terhadap tema ini muncul karena tidak melihat dalam konteks peringatan hari santri. "Kalau untuk segmen warga bangsa yang lain, tema itu tentu tidak cocok," kata Alissa saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 Agustus 2021.

Ia tidak melihat bahwa tema yang diusung BPIP bisa memecah belah bangsa. "Kalau dituduh memecah belah, saya malah justru bingung. Yang dipecah siapa? Antara orang Islam yang membolehkan dan tidak membolehkan hormat bendera?" kata Alissa.

Saat ini, ia melihat pandangan Religion First yang menempatkan kehidupan bernegara di bawah kehidupan beragama masih banyak di Indonesia. Padahal, seharusnya keduanya seimbang. Alissa mencontohkan masih banyak dosen Pancasila yang mengutamakan ayat suci, bukan konstitusi.

Karena itu, Alissa melihat tema yang diambil BPIP sudah menempatkan Pancasila maupun agama dengan porsi yang tepat. Karena sejak awal, agama dan bernegara adalah hal yang setara. "Ini kesempatan para santri mengeksplorasi secara teoritis/kajian ilmiah dalam hal ini dalil-dalil agama yang memberikan makna yang lebih tepat," kata Alissa.

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA

Baca: BPIP Bikin Lomba Nulis Bertema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

18 jam lalu

Calon presiden, Anies Baswedan, selepas mengunjungi rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

PKS DKI Jakarta mengatakan, Anies Baswedan, salah satu tokoh diluar kader yang diusulkan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024


Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

19 jam lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI


Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

2 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Imam Budi Hartono Sebut Direkomendasikan PKS Jadi Calon Wali Kota Depok, Ini Rekam Jejaknya

PKS memberi rekomendasi kepada Imam Budi Hartono untuk maju di Pilkada Depok 2024. Berikut rekam jejak Imam Budi Hartono.


Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

2 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat menerima penghargaan predikat Nindya dalam Malam Penganugerahan kota Layak Anak (KLA) di Semarang, Sabtu malam, 22 Juli 2023. Dok Istimewa
Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

PKS memberi rekomendasi kepada Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono untuk maju di PIlkada 2024.


PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

4 hari lalu

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohammad Sohibul Iman dalam konferensi pers usai pembukaan Rapimnas DPP PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022/Mutia Yuantisya
PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS


Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

4 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Pilkada DKI, PKS Jajaki Komunikasi dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan

Menyongsong Pilkada, PKS Buka Peluang Jajaki Komunikasi Dengan Partai di Luar Koalisi Perubahan


Luapkan Amarah dengan Menulis Lalu Membuangnya

6 hari lalu

Ilustrasi anak menulis (Pixabay.com)
Luapkan Amarah dengan Menulis Lalu Membuangnya

Ada beragam cara orang meluapkan amarah. Menulis perasaan negatif dan membuangnya dianggap bisa atasi amarah.


Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

Partai politik mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyongsong Pilkada 2024. Jawa Barat menjadi wilayah yang diperebutkan calon-calon popouler.


PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

7 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono diusung PKS untuk menjadi Wali Kota Depok di Pilkada Depok 2024. Ini profilnya.