ICW: Mahalnya Harga PCR Berdampak Lambatnya Upaya Memutus Rantai Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter melakukan swab PCR (polymerase chain reaction) pada warga di Puskesmas Tamblong, Bandung, Jumat, 4 Juni 2021.  Per 3 Juni 2021, pemerintah melaporkan 5.353 kasus positif hingga total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.837.126. TEMPO/Prima Mulia

    Dokter melakukan swab PCR (polymerase chain reaction) pada warga di Puskesmas Tamblong, Bandung, Jumat, 4 Juni 2021. Per 3 Juni 2021, pemerintah melaporkan 5.353 kasus positif hingga total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.837.126. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Kesehatan segera merevisi Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction).

    Desakan ini muncul ketika polemik mahalnya harga pemeriksaan PCR di Indonesia yang sekitar 10 kali lipat dari tarif di Indonesia. Dalam sejumlah pemberitaan diketahui bahwa Pemerintah India memangkas tarif PCR dari 800 Rupee menjadi 500 Rupee atau sekitar Rp 96.000. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR sebesar Rp900.000.

    "Mahalnya tarif pemeriksaan PCR di Indonesia tentu berdampak pada upaya Pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19. Banyaknya kasus pasien Covid-19 tanpa gejala dan mahalnya tarif pemeriksaan, menghambat sejumlah warga untuk melakukan tes PCR secara mandiri," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan tertulis pada Ahad, 15 Agustus 2021.

    Sementara itu, berdasarkan penjelasan Kementerian Kesehatan, mahalnya tarif pemeriksaan karena bahan baku untuk tes PCR masih bergantung pada impor dan harga reagen yang mahal.

    ICW menemukan dua permasalahan. Pertama, tidak ada biaya impor yang dibebankan kepada Pelaku Usaha untuk produk test kit dan reagent laboratorium. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepaeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa pembebasan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 salah satunya tes PCR.

    Wana mengatakan, tidak adanya biaya impor barang tentu akan mempengaruhi komponen dalam menyusun tarif PCR. "Yang menjadi masalah adalah publik tidak pernah diberikan informasi mengenai apa saja komponen pembentuk harga dalam kegiatan tarif pemeriksaan PCR. Kami mendesak Kementerian Kesehatan segera membuka informasi mengenai komponen penetapan tarif PCR kepada publik," kata dia.

    Kedua, hasil penelusuran ICW menemukan bahwa rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli oleh Pelaku Usaha senilai Rp180.000 hingga Rp375.000. Setidaknya ada 6 (enam) merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak tahun 2020, seperti: Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer.

    Jika dibandingkan antara penetapan harga dalam Surat Edaran milik Kementerian Kesehatan dengan harga pembelian oleh Pelaku Usaha, gap harga reagen PCR mencapai 5 kali lipat. Wana menyayangkan Kementerian Kesehatan yang tidak pernah menyampaikan mengenai besaran komponen persentase keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang bergerak pada industri pemeriksaan PCR. Kebijakan yang dibuat tanpa adanya keterbukaan berakibat pada kemahalan harga penetapan pemeriksaan PCR dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan sejumlah pihak saja.

    Untuk itu, ICW juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan subsidi terhadap pemeriksaan PCR yang dilakukan secara mandiri.

    ANDITA RAHMA

    Baca: Jokowi Perintahkan Menkes Turunkan Harga Tes PCR Jadi Rp450-550 Ribu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.