Menaker Paparkan 4 Isu Strategis Pelindungan Pekerja Migran

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi Keynote Speaker pada acara Congress Of Indonesia Diaspora (CID). Sabtu (14/8)

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi Keynote Speaker pada acara Congress Of Indonesia Diaspora (CID). Sabtu (14/8)

    INFO NASIONAL - Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Komitmen ini dilakukan untuk terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.

    "Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma, yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai objek, tetapi mereka merupakan subjek penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat jadi Keynote Speaker pada Congress Of Indonesia Diaspora (CID) bertema 'Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Covid-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan', Sabtu, 14 Agustus 2021.

    Menaker Ida menuturkan, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill. "Di mana pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum lainnya," tuturnya.

    Terkait hal tersebut, Ida memiliki mengangkat empat isu strategis, di antaranya terkait isu kesehatan, pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik maupun mental, jaminan sosial, serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.

    Mengenai kesehatan pekerja, UU PPMI meminta setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

    Terkait pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU PPMI disebutkan adanya bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja. Sementara, terkait jaminan sosial, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

    "Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua," ujar Ida.

    Adapun terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan. "Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada komunitas diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia sebagai elemen diaspora, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.