Besok Jokowi Pidato Kenegaraan, ICW: Pasti Singgung Korupsi, Tapi Pemanis Saja

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan pemilik warung di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, 25 Juni 2021. Jokowi melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah RW 01, Kelurahan Rawasari. BPMI Setpres/Muchlis Jr.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan pemilik warung di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, 25 Juni 2021. Jokowi melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah RW 01, Kelurahan Rawasari. BPMI Setpres/Muchlis Jr.

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan pada Senin, 16 Agustus 2021.

    "Sebagaimana template yang selalu diucapkan, Presiden pasti akan menegaskan keberpihakannya pada penguatan pemberantasan korupsi. Sayangnya, pidato model berapi-api seperti itu tidak akan mengubah situasi hari ini," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Agustus 2021.

    Kurnia mengatakan pidato tersebut hanya sekadar pemanis tanpa komitmen yang jelas mewujudkan upaya pemberantasan korupsi. Sebab, ICW melihat komitmen pemerintah masih sangat jauh dalam keberpihakan memberantas korupsi.

    "Suasana pemberantasan korupsi, khususnya KPK, telah memasuki masa kegelapan akibat tindakan pemerintah yang merevisi UU KPK dan memasukkan orang-orang bermasalah menjadi pimpinan KPK," ujarnya.

    Besok, Senin, 16 Agustus 2021, MPR akan menggelar sidang tahunan. Salah satu agenda dalam sidang rutin sebelum hari kemerdekaan ini adalah, pidato kenegaraan oleh presiden.

    Dalam sidang tahun lalu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun pada tahun yang sama, para pegiat antikorupsi mengkritik pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah dan revisi undang-undang KPK yang dinilai memperlemah lembaga antirasuah. "Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan Perpu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia.

    Baca juga: Ini Jawaban Jokowi saat Ditanya MPR Soal Peluang Amandemen Masa Jabatan Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.