Presiden PKS Minta Kepala Daerah Berikan 100 Persen Insentif Tenaga Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Vaksinator menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau booster kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matraman, Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster  ditargetkan rampung pada pekan kedua Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Vaksinator menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau booster kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matraman, Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ditargetkan rampung pada pekan kedua Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan kepala daerah dari partainya untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien Covid-19.

    "Saya meminta kepada para kepala daerah yang diusung PKS, untuk menunaikan 100 persen insentif bagi para tenaga kesehatan,” kata Syaikhu dalam keterangannya, Sabtu, 14 Agustus 2021.

    Syaikhu mengatakan, ada informasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bahwa terjadi keterlambatan pembayaran insentif bagi nakes di beberapa daerah. "Bahkan katanya ada kepala daerah yang belum menganggarkan insentif bagi nakes. Ini sangat miris,” katanya.

    Syaikhu mengapresiasi Wali Kota Depok yang diusung PKS karena telah memberikan insentif kepada nakes. Ia berharap langkah tersebut dapat diikuti kepala daerah lainnya.

    PPNI sebelumnya menyebut mayoritas keluhan mengenai keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, datang dari mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan daerah.

    Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya 21.424 tenaga kesehatan di 21 provinsi mengalami penundaan atau bahkan pemotongan pembayaran insentif sejak Juni 2020. Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, misalnya, hingga 21 Juli 2021, setidaknya 2.900 tenaga kesehatan belum menerima insentif sejak Januari 2021, sedangkan di Kendari, Sulawesi Selatan, 327 tenaga kesehatan di 15 puskesmas dan 27 rumah sakit belum menerima insentif sejak September 2020.

    Baca juga: Persatuan Perawat Sebut Banyak Kepala Daerah Tak Peduli Tenaga Kesehatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.