Harap-harap Cemas Honorer Kategori 2 Menanti Seleksi PPPK Guru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti

    Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Cecep Kurniadi hanya bisa meratapi nasib ketika hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru batal diumumkan pada 2-3 Agustus 2021.

    Ini merupakan tahun pertama guru SMP di Jawa Barat itu mengikuti seleksi PPPK, setelah lebih dari 18 tahun mengabdi sebagai guru honorer. Di usianya yang ke-40 tahun, Cecep sudah tidak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

    Ketidakpastian jadwal pengumuman seleksi berkas pun membuat Cecep cemas. “Kami yang PPPK mengharapkan satu-satunya dari sana karena usia sudah lanjut belum ada kejelasan sedikitpun, sehingga kami merasa miris,” katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 11 Agustus 2021.

    Perasaan Cecep campur aduk. Banyak pertanyaan di benaknya mengenai alasan pemerintah memundurkan jadwal pengumuman. Padahal, ia dan rekan-rekannya sesama guru honorer telah menyiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya, yaitu uji kompetensi.

    Pada 4 Agustus, Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengumumkan melalui akun media sosial pribadinya. Di unggahannya itu, Nunuk mengatakan hasil seleksi administrasi untuk guru ASN PPPK mengalami sedikit kemunduran dari informasi yang pernah ia sampaikan sebelumnya. “Kapan tepatnya pengumuman hasil seleksi administrasi akan segera saya informasikan,” kata Nunuk tanpa menjelaskan lebih lanjut alasannya.

    Setelah menunggu hampir sepekan lebih, para peserta PPPK Guru akhirnya bisa mengakses pengumuman seleksi administrasi tersebut pada Selasa, 10 Agustus 2021. Hasil seleksi dapat dilihat di situs SSCASN maupun gurupppk.kemdikbud.go.id.

    Cecep dinyatakan lolos berkas administrasi. Selanjutnya, ia akan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dalam PPPK, setiap peserta harus melalui tiga tahapan, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi (teknis, manajerial, dan sosial kultural), dan seleksi wawancara.

    Meski lolos tahap pertama, kecemasan Cecep tak juga berkurang. Ia mendapati rekan-rekannya sesama guru yang mengajar di sekolah swasta juga lolos seleksi administrasi. Padahal, seleksi pertama PPPK Guru diprioritaskan hanya tenaga honorer Kategori 2 atau K2 dan guru non-ASN di sekolah negeri. Kategori II adalah status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 dan belum kunjung diangkat menjadi guru tetap berstatus PNS Sedangkan guru sekolah swasta diperbolehkan ikut pada seleksi kedua. “Kenapa bisa seperti ini? Amanat (peraturannya) dilaksanakan atau tidak,” kata dia. 

    Menurut Cecep, guru swasta yang mengikuti seleksi tahap pertama PPPK punya peluang diterima lebih besar, karena adanya program afirmasi atau nilai tambahan pada penilaian kompetensi teknis PPPK Guru. 

    Guru swasta umumnya sudah memiliki sertifikat pendidik. Dalam program afirmasi PPPK, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapat nilai tambahan 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis. Adapun guru honorer, terutama K2, banyak tidak memiliki sertifikat pendidik karena terkendala SK dari kepala daerah.

    Katinem, guru honorer di SMAN 6 Kendari, juga menemukan banyak masalah mengenai seleksi PPPK Guru tahun ini. Salah satunya tidak tersedianya formasi di tempat unit kerja guru honorer yang melamar PPPK. Mau tidak mau, kata Katinem, pelamar harus menyebrang ke sekolah di kabupaten lain yang tersedia formasinya. “Jatahnya hanya empat saja untuk guru agama SMA. Sementara teman-teman guru agama banyak sekali,” kata dia.

    Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (Friski Riana)

    Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama meminta agar melapor jika ada temuan mengenai seleksi PPPK Guru. “Kalau ada temuan, tolong laporkan ke lapor.bkn.go.id,” kata Satya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan bahwa semua kategori peserta bisa lolos seleksi administrasi saat ini. Namun, ia memastikan guru swasta baru bisa mengikuti ujian kompetensi pada tahap kedua. “Tapi ujiannya nanti mulai tahap dua,” kata Nunuk.

    Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menilai pemerintah masih kurang adil dalam memberikan afirmasi bagi tenaga honorer K2. Pasalnya, penambahan nilai bagi honorer K2 hanya 25 persen. Kebanyakan honorer K2 tidak memiliki sertifikat pendidik karena hanya berbekal SK Kepala Sekolah, bukan SK Bupati. “Itu yang jadi alasan kita enggak bisa memiliki sertifikat pendidik,” ujar Titi.

    Dalam seleksi PPPK Guru 2021, kata Titi, semestinya honorer K2 dan non-ASN di sekolah negeri lah yang harus diutamakan. Sebab, guru honorer K2 merupakan pengabdi terlama dan sudah sepatutnya diberikan ruang khusus. Ia menuturkan tak ada lagi yang bisa disampaikan kepada pemerintah selain memberi semangat pada rekan-rekan guru honorer untuk berusaha maksimal dalam seleksi PPPK Guru 2021.

    Baca juga: Pendaftaran PPPK Guru Terbuka untuk Disabilitas, Maksimal 59 Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.