Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menagih Janji Presiden untuk Lindungi Anak Indonesia dari Iklan Rokok

Reporter

image-gnews
ANTARA/Fikri Adin
ANTARA/Fikri Adin
Iklan

Persoalan berikutnya, menurut dia, berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. “Ada tujuh juta tenaga kerja baik langsung atau tidak yang bekerja di sektor ini dan menjadi pertimbangan Kementerian Bidang Perekonomian.”

Tapi, Direktur SDM Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan, seharusnya, persoalan ekonomi dan kesehatan bukan hal yang harus dipertentangkan. “Kepentingan kesehatan dan ekonomi itu saling mendukung,” katanya dalam diskusi yang sama, kemarin. Masyarakat yang sehat akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian sebaliknya, masyarakat yang sakit akan membebani pertumbuhan ekonomi.

“Masyarakat yang sehat tidak meningkatkan biaya kesehatan sehingga uangnya bisa digunakan untuk investasi sumber daya manusia dan lebih bahagia dari yang sakit-sakitan,” ujarnya.

Di masa pandemi seperti sekarang, kata Abdillah, Indonesia jangan menambah masalah kesehatan dari konsumsi rokok yang meningkat. “Masyarakaat yang sehat itu pondasi sumber daya masyarakat Indonesia yang kuat. Jangan dikira kalau kita mau mengurangi konsumsi rokok akan menghambat pertumbuhan ekonomi.”

Dewan Penasihat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Prof Emil Salim. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengaku terkejut mengetahui tingginya prevalensi perokok anak. “Saya terkejut, ternyata anak-anak muda Indonesia tinggi sekali ya prevalensi perokok anaknya,” katanya saat menjadi pembicara kunci di peluncuran Kampanye Berhenti Merokok pada awal Juni lalu.

Dengan fakta itu, alih-alih akan berupaya keras untuk merevisi PP 109/2012, Menteri Budi justru mengeluarkan wacana penurunan prevalensi perokok anak paling efektif diselesaikan melalui gerakan sosial. Ia beralasan, upaya menurunkan prevalensi perokok anak tidak cukup diselesaikan dengan regulasi.

"Apakah tidak boleh menakut-nakuti, atau menutup akses penggunaan? Memang secara historically, tidak cukup, buktinya sudah ada regulasi, angka kecanduan merokok terus jalan," katanya.

Budi membandingkan seseorang yang mengalami kecanduan obat-obatan. “Semua tahu tidak sehat, tapi peningkatan pemakainya meningkat terus. Dibandingkan rokok, hukumannya lebih keras tapi ya angka konsumsinya tetap jalan terus,” ucapnya.

Pemerhati masalah anak, Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto, menilai pemerintah kurang serius melindungi anak-anak. Ia menjelaskan, saat ini, anak-anak dikepung oleh asap dan iklan rokok konvensional dan elektronik. “Jika pemerintah tidak juga merevisi PP 109/2012, maka sama saja telah terjadi pembiaran atau pelalaian terhadap perlindungan anak-anak dari asap rokok,” katanya kepada Tempo pada bulan lalu.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini menjelaskan, selama ini, Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC, cukup tersisihkan di mata dunia. Indonesia dianggap gagal dalam melindungi anak-anak dalam pemenuhan hak kesehatan dari paparan asap dan iklan rokok.

“Dari negara tetangga semua meratifikasi aturan itu. Kalau belum melakukan ya buat aturan. Enak saja membandingkan dengan narkoba, upayanya kok tampak kurang serius, mohon maaf, seolah-olah membiarkan anak-anak jadi korban,” katanya menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan.  

Baca juga: Presiden Diminta Sahkan Revisi PP 109/2012 untuk Lindungi Anak dari Iklan Rokok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

14 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

28 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti kecukupan gizi program makan siang gratis yang diperkirakan sebesar Rp 15 ribu per anak.


Terkini: Pengusaha Sebut Penyebab Beras Langka di Retail Modern karena Diserbu Caleg, Jokowi Titipkan 4 Nama untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

29 hari lalu

Pegawai minimarket tengah mengisi rak beras premium dengan beras merah yang baru datang di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Senin 12 Januari 2024, Kekosongan stok beras premium masih terjadi pada ritel di sejumlah daerah. Jika stoknya ada, tetapi hanya sedikit dan pembeliannya dibatasi hanya 2 pcs per orang per hari. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Pengusaha Sebut Penyebab Beras Langka di Retail Modern karena Diserbu Caleg, Jokowi Titipkan 4 Nama untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Wakil Ketua Perpadi Billy Haryanto mengungkap, kelangkaan stok beras kemasan 5 kilogram di sejumlah retail modern karena dibeli oleh Caleg.


Menkes Budi Gunadi soal Bujet Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak: Kalau di Jogja Ya Cukup

29 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Menkes Budi Gunadi soal Bujet Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak: Kalau di Jogja Ya Cukup

Menkes Budi Sadikin sempat mengomentari soal bujet Rp 15 ribu per anak untuk makan siang gratis yang disampaikan Menteri Airlangga Hartarto.


Menkes Budi Gunadi ke TPS Jalan Kaki, Begini Harapannya untuk Presiden RI Terpilih

43 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di TPS 001 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Budi datang sekitar pukul 10.30 bersama istri dan putrinya dengan berjalan kaki. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menkes Budi Gunadi ke TPS Jalan Kaki, Begini Harapannya untuk Presiden RI Terpilih

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nyoblos di TPS 001 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini.


Terkini: Melihat Lagi Gestur Nyeleneh Gibran saat Debat Pilpres, Luhut Bongkar Sederet Kegagalan Tom Lembong

25 Januari 2024

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini: Melihat Lagi Gestur Nyeleneh Gibran saat Debat Pilpres, Luhut Bongkar Sederet Kegagalan Tom Lembong

Gibran Rakabuming Raka menampilkan gestur nyeleneh dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Ahad, 21 Januari 2024 di JCC Senayan, Jakarta.


YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?

25 Januari 2024

Ratusan pelajar berkampanye menolak menjadi target iklan rokok di depan Istana Presiden, Sabtu, 25 Februari 2017. TEMPO/Danang Firmanto
YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta iklan rokok dilarang total di Indonesia.


Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

10 Desember 2023

Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan makan siang di Istana Negera, para capres kompak mengenakan Batik Parang/Foto: Instagram/Jokowi
Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

SETARA Institute bersama INFID mengeluarkan tujuh rekomendasi dalam pemajuan sektor HAM. Pasalnya, sektor HAM era Jokowi mengalami stagnasi.


Terpopuler Bisnis: Menkes Soroti Asimetri Informasi di Industri Kesehatan, Pizza Hut Terdampak Isu Boikot Produk Israel

9 Desember 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas isu faktual Penanganan korban Gangguan Ginjal Akut (GGAPA), penanganan penyakit menular di Indonesia seperti dengue, tuberkulosis, monkey pox, hepatitis, dan penanganan penyakit tidak menular seperti kesehatan jiwa, diabetes, dan kanker, serta penanganan beberapa kasus malpraktik di rumah sakit. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler Bisnis: Menkes Soroti Asimetri Informasi di Industri Kesehatan, Pizza Hut Terdampak Isu Boikot Produk Israel

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 8 Desember 2023 antara lain tentang Budi Gunadi menyoroti asimestri informasi di industri kesehatan.


Budi Gunadi Soroti Asimetri Informasi di Industri Kesehatan: Biaya Operasi Usus Buntu Bisa Beda 10 Kali Lipat

8 Desember 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas isu faktual Penanganan korban Gangguan Ginjal Akut (GGAPA), penanganan penyakit menular di Indonesia seperti dengue, tuberkulosis, monkey pox, hepatitis, dan penanganan penyakit tidak menular seperti kesehatan jiwa, diabetes, dan kanker, serta penanganan beberapa kasus malpraktik di rumah sakit. TEMPO/M Taufan Rengganis
Budi Gunadi Soroti Asimetri Informasi di Industri Kesehatan: Biaya Operasi Usus Buntu Bisa Beda 10 Kali Lipat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti asimestri informasi di industri kesehatan saat ini.