TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Islam Muhammadiyah kini memiliki satu kampus di Malaysia. Hal ini sejalan dengan keluarnya izin pendirian universitas dari pemerintah setempat pada 5 Agustus 2021.
Izin pendirian Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM) dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
Setelah dapat pengesahan dari Pemerintah Malaysia, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bergerak cepat dengan mempersiapkan beasiswa terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh pendidikan di UMAM.
"Pada saatnya akan kami buka. Sesuai tradisi Muhammadiyah, membantu pendidikan seluruh warga bangsa," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, melalui jumpa pers virtual, pada Kamis 12 Agustus 2021.
Mengutip dari laman resmi muhammadiyah.or.id, dengan perjuangan yang sungguh sungguh sejak awal 2017 melalui tim yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah, antara lain dengan mendirikan University Consortium Muhammadiyah Malaysia (UCMM Konsortium) bersama para pihak di Malaysia.
Koordinator Tim Pembentukan UMAM, Bambang Setiaji mengatakan, untuk saat ini pemberian beasiswa hanya disediakan untuk guru-guru di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah yang masih kecil dan aktivis Muhammadiyah. Akan tetapi, jika UMAM telah beroperasi, maka beasiswa akan terbuka untuk siapa saja yang menginginkannya.
"Jadi beasiswa untuk sementara akan diberikan bagi dosen-dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah yang masih kecil dan aktivis-aktivis Muhammadiyah. Karena untuk pendanaan masih belum begitu luas," ungkapnya.
Berdasarkan Surat Kelulusan UMAM bernomor JPT/BPP(U)1000-801/172 Jld.(6) tanggal 5 Agustus 2021, terdapat 15 program studi yang terdiri dari 5 program studi PhD, 5 Program Studi Master dan 5 Program Studi Bachelor.
Usaha pendirian UMAM memperoleh dukungan dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia melalui Rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani Menteri Nadiem Anwar Makarim tanggal 7 September 2020.
Selain itu, pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia ini mendapat dukungan dari Kerajaan Perlis di Malaysia melalui Raja Faizuddin Putra dan Mufti Negeri Perlis Mohd Asri bin Zainul Abidin dengan surat tanggal 8 Oktober 2020.
WILDA HASANAH
Baca juga:
Muhammadiyah Gelontorkan Lebih dari Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19
