Menaker: Lindungi Kurir E-commerce

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

    INFO NASIONAL -- Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait tarif angkutan barang. Hal tersebut sebagai tindak lanjut pihaknya setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kurir dan driver e-commerce.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan  pola kemitraan akan dievaluasi dan dikaji lebih mendalam agar posisi tawar driver terhadap aplikator maupun perusahaan jasa pengantar barang dapat lebih setara. "Hubungan kemitraan jangan sampai membatasi hak dan keselamatan kerja para driver," ujar Ida pada Kamis, 12 Agustus 2021 di Jakarta.

    Menurut dia, jam kerja yang panjang dapat menyebabkan driver rentan kecelakaan dan tarif antar yang minim membuat mereka sering bekerja di luar kapasitas normal sebagai manusia. "Perlindungan terhadap mereka sama pentingnya dengan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce," katanya.

    Sebelumnya, Kemnaker menggelar pertemuan dengan sejumlah kurir e-commerce. Pertemuan tersebut merupakan respons Kemnaker atas petisi di change.org yang berjudul 'Menaker Ida, Tolong Lindungi Kurir e-commerce, Mereka Belum Aman dan Sejahtera' yang hingga hari ini petisi itu didukung oleh 6.563 orang.

    Dalam dialog yang berlangsung sekitar selama 2,5 jam itu, para kurir mendorong pelindungan bagi profesinya. Komunitas kurir yang hadir tersebut tersebar mewakili Emancipate.id, Asosiasi Driver Online, TURC, Lalamok, Serikat Pekerja 4.0 serta sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada.

    Dari pihak Kemnaker hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi; Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Putri Anggoro; Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna; dan Staf khusus Menaker, Dita Indah Sari.

    Pada pertemuan tersebut, sejumlah keluhan para driver mengalir dan ditanggapi oleh Kemnaker. Keluhan itu mulai dari persoalan minimnya tarif per km yang mereka terima, jam kerja yang panjang (10-12 jam), perlakuan konsumen yang tidak bersahabat, pola kemitraan yang tidak sehat, ketiadaan regulasi yang melindungi mereka, hingga perjanjian kerja yang hanya berbentuk lisan dan banyak lagi.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.