Top Nasional: Eurico Guterres Dapat Bintang Jasa, Prediksi Sikap Jokowi Soal TWK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eurico Guterres. TEMPO/ Tony Hartawan

    Eurico Guterres. TEMPO/ Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak dibaca sejak kemarin yaitu Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Jasa Utama pada Eurico Guterres, Ketua Umum Uni Timor Aswain (UNTAS) dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Kamis, 12 Agustus 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Kemudian, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra pesimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap dalam persoalan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ringkasannya:

    1. Eurico Guterres Eks Milisi Timor Timur Penerima Bintang Jasa Utama

    Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Jasa Utama pada Eurico Guterres, Ketua Umum Uni Timor Aswain (UNTAS) dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Kamis, 12 Agustus 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    "Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya," ujar Sekretaris Militer Presiden dan selaku Sekretaris Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Marsekal Madya M Toni Harjono, saat membacakan keputusan.

    Eurico merupakan bekas milisi Timor Timur yang pro integrasi dengan Indonesia. Ia lahir di Viqueque, Timor pada 4 Juli 1969. Ia memilih kebangsaan Indonesia setelah Timor Timur akhirnya merdeka. Di era pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Eurico sempat menjadi anggota DPRD.

    Pada 27 November 2002, Pengadilan Negeri HAM Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 November 2002 memvonis Eurico 10 tahun penjara. Ia dituduh melakukan pembantaian pasca-referendum dan penghancuran ibukota Dili.

    Namun pada 2008, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Bekas Wakil Panglima Pasukan Pejuang Prointegrasi ini dan membebaskannya. Dalam wawancara bersama Koran Tempo pada 15 Maret 2006, Eurico mengaku tak bersalah dalam kasus pelanggaran HAM Berat tersebut.

    "Saya tidak bersalah. Apakah persoalan Timor Timur merupakan persoalan saya sendiri?" ujarnya kepada Tempo.

    Dalam kasus pelanggaran HAM Timor-Timur, menurut Eurico, banyak pihak yang terlibat. Pihak yang, menurut Eurico, semestinya bertanggung jawab justru lolos dari jerat hukum. "Saya sengaja dikorbankan," dia melanjutkan.

    Erico juga menjadi Ketua Umum Uni Timor Aswain (UNTAS) pada 2010 hingga 2019 lalu. UNTAS adalah wadah resmi yang mewakili warga eks Timor Timur yang masih setia dan menetap di Indonesia.

    Selama ini, Eurico juga dikenal aktif di partai politik. Ia kerap bergonta-ganti kapal sejak 1999. Mulai dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), partai Persatuan Indonesia (Perindo), hingga terakhir bergabung dengan Partai Gerindra pada 2021 lalu.

    Eurico mendapatkan Penghargaan Bintang Jasa Utama bersama dengan Almarhum Rusdi Sufi, seorang Akademisi dan pemeliharaan warisan sejarah serta budaya Aceh; Goldammer, Johan George, Andreas, seorang Ilmuwan berkebangsaan Jerman dari Universitas Freiburg; dan Ishadi Soetopo Kartosapoetro, Komisaris Trans Media.

    2. Azyumardi Azra Prediksi Sikap Jokowi Bakal Gloomy Soal TWK Pegawai KPK

    Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra pesimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap dalam persoalan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia memperkirakan babak akhir rangkaian TWK ini akan berakhir dengan sendu.

    “Proyeksinya gloomy, mendung, gelap,” kata Azyumardi dalam diskusi Indonesia Corruption Watch, Kamis, 12 Agustus 2021.

    Azyumardi mengatakan belum melihat petunjuk bahwa Jokowi akan mengambil keputusan mengangkat 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos menjadi ASN. Bila diibaratkan lorong gelap, Azyumardi mengatakan belum ada titik terang dari masalah ini. “Saya tidak melihat ada celah terang di situ,” kata dia.

    Sejarawan ini mencatat Presiden baru sekali berbicara mengenai persoalan TWK. Dalam pernyataannya, Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan satu-satunya dasar memberhentikan pegawai. Jokowi juga menyatakan setuju dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan alih status tak boleh merugikan pegawai.

    Namun, menurut Azyumardi, pernyataan Jokowi itu diabaikan oleh pimpinan KPK. Sejak itu Jokowi tak pernah lagi bersuara tentang TWK. Bahkan, setelah Ombudsman RI menyatakan terjadi potensi maladministrasi berlapis dalam pelaksanaan alih status pegawai di KPK. “Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa, diam seribu bahasa,” kata dia.

    Meski demikian, Azyumardi Azra berharap Jokowi akan mengambil sikap. Dia mengatakan bila tidak, pelemahan KPK ini akan menjadi warisan negatif dari masa kepemimpinannya. Menurut dia, pelemahan KPK sudah terlihat akibatnya, salah satunya banyaknya hukuman koruptor yang dikorting oleh pengadilan.

    Baca: Edaran Mendagri Soal HUT ke-76 RI: Upacara Dihadiri 30 Orang, Lomba Virtual


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.