Komnas HAM Rilis Laporan 2020, Kepolisian Terbanyak Diadukan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kanan) menyampaikan paparan tim penyelidikan  atas tewasnya enam anggota Laskar FPI di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Komnas HAM menyebut dua orang Laskar FPI tewas dalam insiden saling serang, sementara empat lainnya tewas saat berada dalam penguasaan petugas. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kanan) menyampaikan paparan tim penyelidikan atas tewasnya enam anggota Laskar FPI di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Komnas HAM menyebut dua orang Laskar FPI tewas dalam insiden saling serang, sementara empat lainnya tewas saat berada dalam penguasaan petugas. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan laporan tahunan untuk periode 2020. Dalam laporan itu, terungkap Komnas menerima 2.841 pengaduan kasus sepanjang 2020.

    "Adapun pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian sebanyak 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah 276 kasus," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kamis, 12 Agustus 2021.

    Damanik mengatakan yang paling banyak diadukan adalah menyangkut hak atas kesejahteraan, dengan 1.025 kasus. Disusul dengan hak atas keadilan 887 kasus, dan hak atas rasa aman 179 kasus.

    Komnas HAM juga menyoroti situasi pandemi Covid-19 yang dinilai membuat perbedaan signifikan pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat. Pada tahun 2019, Damanik mengatakan Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi.

    "Konsultasi datang langsung pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi dikarenakan pembatalan pertemuan tatap muka," kata Damanik.

    Meski begitu, peningkatan signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via surat elektronik. Dari sebelumnya 124 buah pada 2019 menjadi 320 buah konsultasi pada tahun 2020.

    Hal yang sama juga terlihat pada konsultasi via WhatsApp yang sebelumnya berjumlah 580 konsultasi pada tahun 2019 menjadi 876 konsultasi pada 2020. "Hal ini menunjukkan bahwa layanan-layanan daring cukup diminati pengadu untuk melakukan konsultasi selama masa pandemi Covid-19," kata Ketua Komnas HAM Damanik.

    Baca juga: KontraS: Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Kepolisian Sepanjang Juli 2020-Mei 2021


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.