Charta Politika: Jawa-Bali Dominasi Survei Kepuasan Kinerja Jokowi - Ma'ruf

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wapres Ma'aruf Amin saat tiba dalam Upacara Ziarah Nasional Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, 10 November 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wapres Ma'aruf Amin saat tiba dalam Upacara Ziarah Nasional Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2020 di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, 10 November 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Charta Politika menunjukkan sebanyak 62,4 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin. “Sementara 34,1 persen menyatakan tidak puas,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers, Kamis, 12 Agustus 2021.

    Survei yang dilakukan periode 12-20 Juli 2021 ini juga memotret tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin berdasarkan wilayah. Paling tinggi adalah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan 73 persen, disusul Jawa Timur dengan 72,1 persen, dan Bali, NTB, dan NTT dengan 71,7 persen. Adapun daerah dengan tingkat kepuasan kinerja pemerintah terendah berada di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

    Dilihat dari trennya, kata Yunarto, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung stabil walau ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Juli 2020. Sebaliknya, tren ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah naik cukup tinggi dibandingkan 3 survei terakhir pada Januari, Februari, dan Maret 2021. “Jadi tendensi orang menyatakan ketidakpuasan lebih tinggi,” ujarnya.

    Menurut Yunarto, variabel yang paling menentukan tingkat kepuasan publik adalah penanganan pandemi Covid-19. Dalam survei terbarunya, sebanyak 31,5 persen responden menyatakan bahwa penanganan pandemi merupakan persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat saat ini. Kemudian disusul harga kebutuhan pokok sebanyak 22,1 persen, susah mencari lapangan kerja 11,9 persen.

    Yunarto menuturkan, makin tinggi kepuasan publik terhadap penanganan pandemi, logikanya pasti akan berpengaruh pada tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara menyeluruh. “Saya bisa berasumsi angka ketidakpuasan yang naik tadi mungkin disebabkan angka ketidakpuasan penanganan pandemi Covid-19,” ucapnya.

    Survei berjudul Evaluasi Kebijakan dan Peta Politik Masa Pandemi dari Charta Politika ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun, yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error sebesar 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Investasi Asing di Sektor SDA Dibatasi

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.