Kasus Korupsi Dinas PUPR Banjarnegara, KPK Geledah Kantor dan Rumah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Banjarnegara pada hari ini, Rabu, 11 Agustus 2021.

    Kedua lokasi itu adalah Kantor PT SW di Jalan Yasadiwirya Penaruban, Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah dan sebuah rumah kediaman di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecmatana Purbalingga Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

    "Tim Penyidik saat ini masih berada di lapangan," ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 11 Agustus 2021.

    Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Bupati Banjarnegara, Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, dan sebuah rumah kediaman di wilayah Krandengan, pada 10 Agustus 2021.

    Dari penggeledahan itu, KPK menemukan sejumlah barang bukti. "Pada tiga lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara," kata Ali.

    KPK mengkonfirmasi sedang menyidik dugaan korupsi di Banjarnegara. KPK telah menetapkan tersangka. Namun, belum mau mempublikasikannya. Publikasi penetapan tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan.

    Baca juga: KPK Bilang Biaya Perjalanan Dinas Bukan Gratifikasi. Apalagi Suap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.