Menko Muhadjir Temukan Banyak Warga Belum Dapat Bansos karena Perkara Data

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo,  Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo, Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bantuan sosialnya terhenti. Padahal, masyarakat tersebut dinilai layak mendapat bansos.

    Salah satu kasus ditemukan Muhadjir saat meninjau distribusi bansos di Desa Teluknaga, Tangerang, Banten, kemarin. "Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu, 11 Agustus 2021.

    Menurut Muhadjir, secara ekonomi bila melihat kondisi rumah dan jumlah keluarga yang ada masih layak mendapatkan bansos dari pemerintah. Ia lantas menyebut, penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga. 

    Selain itu, ujar dia, banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

    Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil ihwal masalah warga belum memiliki NIK.  

    "Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujar Muhadjir Effendy ihwal warga yang belum menerima bansos.

    Baca juga: Mensos Risma Minta Semua Pihak Tak Main-main Soal Bansos 

    DEWI NURITA

     

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.