TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bantuan sosialnya terhenti. Padahal, masyarakat tersebut dinilai layak mendapat bansos.
Salah satu kasus ditemukan Muhadjir saat meninjau distribusi bansos di Desa Teluknaga, Tangerang, Banten, kemarin. "Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu, 11 Agustus 2021.
Menurut Muhadjir, secara ekonomi bila melihat kondisi rumah dan jumlah keluarga yang ada masih layak mendapatkan bansos dari pemerintah. Ia lantas menyebut, penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga.
Selain itu, ujar dia, banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil ihwal masalah warga belum memiliki NIK.
"Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujar Muhadjir Effendy ihwal warga yang belum menerima bansos.
Baca juga: Mensos Risma Minta Semua Pihak Tak Main-main Soal Bansos
DEWI NURITA
