Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Relawan Menampik Aksi Corat-coret Baliho Puan Maharani Setingan

Reporter

image-gnews
Baliho bergambar Ketua DPR RI yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani terpajang di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin, 9 Agustus 2021. Baliho dengan foto Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono banyak terpasang di berbagai daerah. Pemasangan baliho tersebut dianggap untuk mendongkrak tingkat keterpilihan atau elektabilitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baliho bergambar Ketua DPR RI yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani terpajang di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin, 9 Agustus 2021. Baliho dengan foto Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono banyak terpasang di berbagai daerah. Pemasangan baliho tersebut dianggap untuk mendongkrak tingkat keterpilihan atau elektabilitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Jawa Timur Marsiswo Dirgantoro menyangkal aksi corat-coret di baliho Ketua DPR Puan Maharani di Blitar dan Surabaya merupakan setingan. Menurut dia, jika hal itu setingan, tidak mungkin kasusnya dilaporkan ke polisi. “Kenyataanya teman-teman pengurus PDI Perjuangan melaporkan vandalisme itu ke polisi,” kata Marsiswo, Selasa, 10 Agustus 2021.

Menurut Marsiswo, pihak relawan menyerahkan kasus itu ke polisi. Bila dinilai ada pelanggaran hukum, ia meminta polisi memproses pelakunya. Relawan, kata dia, berkoordinasi dengan pengurus struktural PDI Perjuangan untuk urusan tersebut. “Wajar kalau PDIP melapor ke polisi, karena kan di baliho yang dirusak  itu terdapat gambar simbol partai,” katanya.

Marsiswo mengaku heran mengapa sasaran aksi vandalisme hanya pada baliho Puan. Padahal baliho beberapa politikus yang disebut-sebut punya peluang maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024, juga betebaran di mana-mana. “Kenapa kok baliho Mbak Puan, nah ini yang saya belum tahu,” katanya.

Marsiswo mengklaim pemasangan baliho Puan di wilayah Jawa Timur berawal dari ide GPMN. Mereka melihat elektabilitas Puan dalam berbagai survei masih rendah, sehingga perlu diperkenalkan secara masif ke khalayak. Namun tim relawan tidak menggunakan kata-kata pencapresan dalam baliho, melainkan anjuran untuk mematuhi protokol Covid-19. “Menurut kami, sosialisasi melalui baliho masih efektif,” katanya.

Pada 26 Juli 2021 lalu Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Surabaya melaporkan perusakan baliho Puan ke polisi. Mereka menemukan perusakan baliho terjadi setidaknya di delapan lokasi, yaitu di Jalan Wiratno, Jalan Karangasem, Jalan Mulyosari, Jalan Kalisari, Jalan Ir. Sukarno, Jalan Ngagel dan Jalan Kenjeran. Baliho-baliho itu dicorat-coret  menggunakan cat semprot, beberapa di antaranya berisi kata-kata kotor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua PDI Perjuangan Surabaya Eusebius Purwadi mengatakan belum tahu kelanjutan laporan tersebut. Menurut Purwadi, pada Kamis, 12 Agustus 2021, ia akan ke Polrestabes Surabaya untuk menanyakan perkembangan laporan. “Kamis saya ke Polrestabes,” katanya.

Selain di Surabaya, pencoretan baliho Puan Maharani juga terjadi di depan sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Baliho Puan dicorat-coret dengan kata-kata Open BO. Polres Blitar pun turun tangan menyelidiki kasus itu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga membantu penyelidikan.

Baca Juga: PDIP Yogyakarta Ungkap Tak Ada Koordinasi soal Baliho Puan Maharani

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

1 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

50 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), bersama Ketua DPP Puan Maharani (kiri), Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Prananda Prabowo (kanan) yang juga anak-anaknya berpegangan tangan saat berfoto bersama dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.


Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

22 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

23 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.


Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya


KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

KPU tolak permohonan PDIP untuk tunda kegiatan penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Putusan MK jadi rujukan.


Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.