TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komite Pemantauan Legistatif (KOPEL), Herman, meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang ulang pengadaan laptop.
“Masih ada infrastruktur penunjang lain yang harus diperhatikan. Termasuk ketersediaan akses bagi sekolah di daerah terpencil, bahkan ada daerah yang masih kekurangan listrik,” kata Herman, dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Rencana pengadaan laptop Chromebook sebesar Rp 3,7 triliun oleh Kemendikbud belakangan ramai disorot. Sebab, beberapa kalangan menilai spesifikasi laptop tidak memadai, tetapi harganya terlalu mahal. Program pengadaan komputer jinjing ini merupakan bagian digitalisasi sekolah.
Herman mengatakan yang harus menjadi perhatian bukan program digitalisasi dengan laptop. Namun, masih banyak pekerja rumah yang harus lebih diperhatikan.
Herman mengatakan dari hasil Survei KOPEL pada 2020 di Kabupaten Bogor, isu yang lebih penting adalah pemerataan akses jaringan internet. Survei tersebut menunjukkan bahwa 34,3 persen kendala siswa adalah sinyal tidak bagus, dan 40 persen murid tidak memiliki kuota. Makanya, ia meminta Kemendikbudristek menghentikan program pengadaan laptop.
SRI RAHMAWATI
Baca juga: Ini Beda Chromebook dengan Laptop Biasa