Nurul Ghufron: Yang Menyebut KPK Membangkang Malah Menghina Ombudsman

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan keberatan lembaganya terhadap temuan Ombudsman RI dalam proses tes wawasan kebangsaan telah sesuai prosedur.

    Dia mengatakan pihak yang menilai lembaganya telah membangkang justru menghina Ombudsman. “Yang menilai keberatan KPK atas LHAP ORI sebagai pembangkangan adalah menghina ORI,” kata Ghufron lewat keterangan tertulis, Ahad, 8 Agustus 2021.

    Nurul Ghufron mengatakan penyampaian keberatan telah diatur dalam peraturan Ombudsman RI. Mekanisme penyampaian keberatan merupakan itikad baik Ombudsman, bahwa setiap hasil pemeriksaannya bisa disanggah. Mekanismen itu, kata dia, merupakan bentuk keseimbangan.

    “KPK menjalankan prosedur itu, bukan membangkang, yang menyatakan membangkan mereka yang tak paham hukum dan merendahkan ORI,” kata Ghufron.

    Sebelumnya, sejumlah pihak menuding KPK telah melakukan pembangkangan terhadap tindakan korektif yang diminta oleh Ombudsman. Indonesia Corruption Watch menilai keberatan itu menyempurnakan pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. “Bagi ICW, lengkap sudah pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Jumat, 6 Agustus 2021.

    Kurnia mengatakan sebelum menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman, pimpinan KPK sudah membangkang arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai alih status pegawai. Dia menilai sikap KPK menganulir temuan Ombudsman sebagai sikap yang arogan. “Ini semakin menunjukkan sikap arogansi dan tidak tahu malu dari pimpinan KPK,” ujar Kurnia.

    Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto menilai sikap bekas lembaganya terhadap temuan Ombudsman RI sebagai hal yang tak patut. Dia mengatakan kepemimpinan lembaga harus dibimbing oleh adab dan etik. “Kepemimpinan harus dibimbing oleh adab dan etik,” kata Bambang Widjojanto lewat keterangan tertulis, Jumat, 6 Agustus 2021.

    Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan apa yang dilakukan pimpinan KPK di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegak hukum. Dia menganggap tindakan itu merendahkan institusi KPK. “Secara sengaja menghina dan merendahkan kehormatan institusi KPK,” kata dia.

    Baca juga: Jokowi Didesak Respons Temuan Ombudsman Soal TWK KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.