Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Popularitas Puan Maharani Naik karena Baliho, Meski Banyak Sentimen Negatif

image-gnews
Spanduk Puan Maharani
Spanduk Puan Maharani "Kepak Sayap Kebhinekaan". Foto/twitter
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil analisis Drone Emprit ihwal perbincangan di media sosial mencatat bahwa popularitas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meningkat lantaran balihonya banyak dikritik oleh warganet. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan dalam satu bulan terakhir popularitas Puan meningkat kendati banyak berupa sentimen negatif.

"Tren dalam satu bulan terakhir, popularitas Puan meningkat meski banyak sentimen negatif (sindiran)," kata Ismail dalam cuitan di akun Twitternya, Ahad, 8 Agustus 2021. Dihubungi lewat telepon, Ismail mengizinkan cuitannya dikutip dan memberikan beberapa penjelasan tambahan.

Pada 8 Juli lalu, jumlah perbincangan tentang Puan di media sosial di bawah 2.500. Namun sejak awal Agustus, jumlah perbincangan yang menyebut Puan meningkat hingga hampir menyentuh 5.000 mentions pada Sabtu, 7 Agustus kemarin.

Ismail mengatakan sentimen negatif itu juga berasal dari berbagai pihak, bukan hanya dari kelompok yang beroposisi dengan Puan. Misalnya dari pekerja seni Ernest Prakasa dan aktivis Ravio Patra.

Keduanya sebenarnya menyoroti baliho Puan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun menurut Ismail, Drone Emprit belum menganalisis tren popularitas Airlangga lantaran perbincangannya belum terlalu banyak.

Meski sentimen tentang Puan banyak yang bernada negatif, Ismail melanjutkan, perbincangan yang berkembang menaikkan keterkenalan politikus PDI Perjuangan itu. Ia mengatakan tren Puan bahkan mengejar tren popularitas rekan separtainya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jika melihat tren popularitas empat tokoh dalam sebulan terakhir, Drone Emprit mencatat tokoh dengan tren popularitas tertinggi ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di posisi berikutnya ada Ganjar Pranowo, diikuti Ridwan Kamil dan Puan.

Dilihat dari share of voices dalam periode yang sama, perbincangan tentang Anies sebanyak 49 persen, Ganjar 27 persen, Ridwan Kamil 13 persen, dan Puan 12 persen. Ismail mengatakan, Anies dan Ganjar diuntungkan oleh percakapan warganet di media sosial baik pro maupun kontra, sedangkan Ridwan Kamil diuntungkan oleh pemberitaan media.

"Tren Puan awalnya paling rendah, perlahan naik setara RK, lalu mengejar Ganjar," ujar Ismail.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ismail menjelaskan, popularitas merupakan gabungan percakapan yang bernada positif, negatif, dan netral. Menurut dia, tren popularitas ini diharapkan akan meningkatkan favorabilitasnya, yakni sentimen positif dikurangi sentimen negatif, lalu dikapitalisasi menjadi elektabilitas.

"Makanya ketika ada baliho Puan, ini kan negatif, tapi akan membuat orang jadi kenal Puan, secara popularitas naik," ujarnya.

Meski begitu, Ismail mengatakan popularitas saja tak cukup, apalagi populer lantaran hal negatif dan tak ada positifnya. Dia mengatakan perlu ada bukti kerja dan prestasi yang bisa digunakan untuk menaikkan tren positif.

Belakangan ini, baliho Puan Maharani memang mulai ramai bertebaran di sejumlah daerah. Di media sosial, baliho Puan yang salah satunya bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan" itu banyak diperbincangkan warganet. Beberapa bahkan membuat meme dari baliho tersebut.

Sebelumnya, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan partainya mencermati dengan seksama respons publik di media sosial terhadap baliho Puan. Menurut dia, ada dua kategori pemberi respons, yakni yang konsisten berseberangan dengan pihaknya dan yang sekadar iseng. "Yang positif kami terima sebagai masukan, yang negatif dan nyinyir kami yakin disaring oleh filter literasi pembaca dan masyarakat," kata Hendrawan pada Rabu, 28 Juli lalu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Baliho Puan, Airlangga, Muhaimin, AHY: Sudah Ikuti Aturan Pemasangan Baliho?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

1 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

1 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

3 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

5 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

6 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

7 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

8 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.


Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

11 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.