Polri: Motif Peretasan Situs Sekretariat Kabinet untuk Cari Keuntungan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat ditemui Tempo, Kamis, 18 Maret 2021. Tempo/Andita Rahma

    Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat ditemui Tempo, Kamis, 18 Maret 2021. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi mengungkap jika motif dua pelaku peretasan situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia adalah ekonomi.

    "Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keduanya membobol situs pemerintah guna memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual script backdoor dari website," ujar Slamet melalui keterangan tertulis pada Ahad, 8 Agustus 2021.

    Kepolisian RI meringkus dua pelaku yakni Zyy dan Lutfifakee pada 5-6 Agustus 2021. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Sumatera Barat.

    Selain itu, Zyy dan Lutfifakee, kata Slamet, rupanya terrgabung dalam komunitas bernama Padang BlackHat. "Dan sudah melakukan peretasan terhadap 650 website. Rata-rata menyasar situs perusahaan dan situs pemerintah," kata dia.

    Atas perbuatannya, Zyy dan Lutfifakee disangkakan dengan Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Peretasan situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia terjadi pada 31 Juli 2021 lalu. Laman menampilkan layar hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Di bawahnya tertulis keterangan, "Padang Blackhat ll Anon Illusion Team Pwned By Zyy Ft Luthfifake."

    ANDITA RAHMA

    Baca: Polri: Peretas Situs Setkab Berusia Belasan Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.