PKS Akan Potong Gaji Anggota Legislatifnya Bantu Rakyat Terdampak Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi VIIl DPR Jazuli Juwaini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Komisi VIIl DPR Jazuli Juwaini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginstruksikan pemotongan gaji anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak COVID-19.

    "Pemotongan ini berlaku untuk gaji bulan Agustus, sejak pandemi COVID-19, sudah kesekian kalinya Fraksi PKS memotong gaji anggotanya. Kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar COVID-19, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli dalam keterangannya, Minggu 8 Agustus 2021.

    Jazuli mengungkapkan banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung para anggota legislatif PKS tentang sulitnya kondisi dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan.

    "Fraksi PKS di DPR terus mendesak Pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan, sementara bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat," ujarnya.

    Dia menjelaskan DPP PKS telah menginstruksikan struktur dan kader PKS untuk menghimpun bantuan sosial lebih besar lagi, karena realitasnya banyak rakyat yang kesulitan ekonomi dan tidak dapat mengakses bansos sehingga membutuhkan uluran tangan langsung.

    "Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali potong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi," katanya.

    Selain itu, dia mengaku bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial di tengah pandemi COVID-19 seperti membantu ambulans, oksigen, alat pelindung diri (APD), menyediakan makanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman), hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat.

    Baca: Usul Fasilitas Parlemen Jadi Tempat Isoman, PKS: Sekjen DPR Tak Perlu Sewa Hotel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.