Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Didesak Respons Temuan Ombudsman Soal TWK KPK

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang Olimpiade Tokyo tahun 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Indonesia memberangkatkan sebanyak 28 atlet dan 17 ofisial dari 8 cabang olahraga. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang Olimpiade Tokyo tahun 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Indonesia memberangkatkan sebanyak 28 atlet dan 17 ofisial dari 8 cabang olahraga. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak merespons Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang memuat temuan maladministrasi pada proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kemarin, KPK sudah merespon LAHP dan nadanya negatif. Maka, presiden sebaiknya juga merespon LAHP dari Ombudsman. Presiden diharapkan tidak hanya diam karena ada beberapa hal atau saran perbaikan yang bisa dilakukan presiden sebagai atasan terlapor (KPK)," ujar Staf Pengajar Sekolah Hukum Jentera, Giri Ahmad Taufik dalam diskusi daring, Jumat, 6 Agustus 2021.

Beberapa hal yang bisa dilakukan Jokowi di antaranya, lanjut Giri, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi mengambil alih kewenangan ihwal pengalihan status 75 Pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Kedua, melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menkumham, serta Menteri PAN-RB tentang perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian berdasarkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga, melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor soal pengalihan ASN. Selanjutnya, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilakukan dengan standar yang berlaku.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berlapis-lapis dalam proses TWK. Maladministrasi ditemukan dalam proses pembentukan aturan hingga proses pelaksanaan. Atas temuan itu, Ombudsman meminta KPK dan BKN melakukan tindakan korektif. Di antaranya, mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi ASN.

KPK menolak menjalankan tindakan korektif atas LAHP Ombudsman itu karena ada 13 poin yang menjadi keberatan lembaga antirasuah. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan lembaganya sudah mengirim surat keberatan kepada Ombudsman pada Jumat, 6 Agustus 2021. "Berdasarkan informasi yang kami terima, pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI," kata Ali, dalam keterangan tertulis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rasamala Aritonang, salah satu pegawai KPK, mendorong Ombudsman RI segera mengeluarkan rekomendasi karena KPK enggan melaksanakan tindakan korektif pada LAHP Ombudsman. Dan jika nantinya rekomendasi juga tidak dipatuhi, ujar Rasamala, ia meminta Ombudsman menyampaikan temuan tersebut kepada Presiden dan DPR.

"Sebetulnya tindakan konkret bisa dilakukan Presiden tanpa harus menunggu proses Ombudsman. Menyikapi situasi dan sikap pimpinan KPK, maka sepatutnya Bapak Presiden (Jokowi) dapat melakukan koreksi dan pembinaan terhadap lembaga di bawahnya," ujar Rasamala dalam diskusi daring, Jumat, 6 Agustus 2021.

Baca juga: KPK Serang Balik Ombudsman, Pakar Hukum Sebut Upaya Kabur dari Maladministrasi

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

16 menit lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

Kementerian ESDM merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.


Kunjungi Konstituen di Malang, Kaesang Minta Masyarakat Lihat Rekam Jejak Calon di Pilkada

1 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat tiba di Lapangan Wonokoyo Soccer Field, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 3 Oktober 2024. ANTARA/Ananto Pradana
Kunjungi Konstituen di Malang, Kaesang Minta Masyarakat Lihat Rekam Jejak Calon di Pilkada

Kaesang mengatakan kedatangannya ke Kota Malang bukan untuk berkampanye.


Survei Indikator: Mayoritas Responden Menilai Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Buruk

1 jam lalu

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Survei Indikator: Mayoritas Responden Menilai Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Buruk

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk.


Koalisi Sipil Siapkan Judicial Review Tolak Raperpres Kerukunan Umat Beragama yang Diskriminatif

2 jam lalu

Ilustrasi pembangunan gereja. shutterstock.com
Koalisi Sipil Siapkan Judicial Review Tolak Raperpres Kerukunan Umat Beragama yang Diskriminatif

Koalisi menilai Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama diskriminatif terhadap kelompok minoritas berbasis agama maupun kepercayaan.


Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

2 jam lalu

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. TEMPO/Imam Sukamto
Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi peristiwa politik yang ditunggu belangan ini, Hubungan keduanya naik-turun selama ini.


Survei Indikator: Mayoritas Responden Mayakini Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Survei Indikator: Mayoritas Responden Mayakini Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden yakin Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bisa membawa Indonesia lebih baik.


Sidang Perdana Rizieq Shihab Gugat Jokowi Digelar di PN Jakpus 8 Oktober

2 jam lalu

Rizieq Shihab berceramah dalam aksi Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 2 Desember 2022. Rizieq Shihab menghadiri Reuni 212 ini setelah sempat dipaksa hadir oleh panitia. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Sidang Perdana Rizieq Shihab Gugat Jokowi Digelar di PN Jakpus 8 Oktober

Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan menyebut gugatan Rizieq Shihab ini sebagai Gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S JOKOWI.


Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

3 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu,  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad baru dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029.


Serba-serbi Peringatan HUT ke-79 TNI Sabtu Besok di Monas

3 jam lalu

Atraksi rappelling Tentara di Tugu Monas saat Gladi bersih HUT ke-79 TNI, Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam gladi bersih ini, sebanyak 30.206 prajurit dari TNI AD, AL, dan AU diturunkan dengan berbagai penampilan berbagai alutsista. TEMPO/Ilham Balindra
Serba-serbi Peringatan HUT ke-79 TNI Sabtu Besok di Monas

Upacara HUT ke-79 TNI bakal dimulai pada pukul 07.30 WIB pada Sabtu besok. Masyarakat diperbolehkan untuk hadir melihat puncak perayaan tersebut.


Relawan Alap-Alap Akui Pasang Baliho Jokowi dan Iriana di Colomadu

3 jam lalu

Sejumlah kendaraan melintas di bawah baliho bergambar Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang terpasang di Jalan Adi Soecipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Alap-Alap Akui Pasang Baliho Jokowi dan Iriana di Colomadu

Menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden, baliho Jokowi dan Iriana terpasang di Jalan Adi Soecipto, Jawa Tengah.