Pegawai KPK Sebut Ombudsman Tak Langgar Konstitusi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ombudsman RI tidak melanggar konstitusi karena memeriksa laporan mengenai tes wawasan kebangsaan. Perwakilan pegawai, Hotman Tambunan mengatakan pemeriksaan Ombudsman tidak melampaui kewenangan Mahkamah Agung.

    Hotman mengaku memahami bahwa uji materil aturan di bawah Undang-Undang merupakan kewenangan absolut MA. Termasuk, untuk uji materil Peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Namun, dia mengatakan pegawai tidak pernah mengajukan uji pembentukan aturan atau uji formil ke MA.

    “Uji yang kami lakukan di MA adalah uji materil,” kata Hotman dalam konferensi pers daring, Jumat, 6 Agustus 2021. Hotman menjelaskan gugatan itu diajukan terkait penambahan norma dalam Perkom 1 Tahun 2021. UU KPK menyatakan bahwa pegawai KPK beralih status menjadi ASN. Namun, Perkom yang dibuat KPK menjadikan peralihan itu serupa seleksi ASN.

    Hotman mengatakan dengan begitu, laporan pegawai soal TWK tidak masuk dalam kategori laporan yang harus ditolak oleh Ombudsman. Karena, laporan pegawai kepada Ombudsman tidak menyangkut isi aturan, melainkan dugaan pelanggaran prosedur. “Dan ternyata memang benar terjadi kesalahan prosedur dalam pembuatan Perkom 1 Tahun 2021,” kata Hotman.

    Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai pimpinan KPK keliru memahami pengujian UU di pengadilan dengan proses pemeriksaan di Ombudsman. Dia mengatakan hasil pemeriksaan Ombudsman tidak bisa membatalkan UU atau peraturan lain. Ombudsman fokus kepada cacat administrasi yang dilakukan pejabat dan badan tata usaha negara. “Obyek permohonan di MA berbeda dengan yang dilaporkan ke Ombudsman,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.