Amnesty Catat Insentif Ribuan Tenaga Kesehatan di Daerah Belum Dibayar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 Moderna di Rumah Sakit Mangusada, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 4 Agustus 2021. Sebanyak 1.449 tenaga kesehatan dan para pekerja di rumah sakit daerah Kabupaten Badung itu mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Johannes P. Christo

    Seorang tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 Moderna di Rumah Sakit Mangusada, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 4 Agustus 2021. Sebanyak 1.449 tenaga kesehatan dan para pekerja di rumah sakit daerah Kabupaten Badung itu mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 21.424 tenaga kesehatan di 21 provinsi belum menerima insentif sejak Juni 2021. Bahkan ada yang sudah menerima tapi dipotong.

    Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, misalnya, hingga 21 Juli 2021, setidaknya 2.900 tenaga kesehatan belum menerima insentif sejak Januari 2021, sedangkan di Kendari, Sulawesi Selatan, 327 tenaga kesehatan di 15 puskesmas dan 27 rumah sakit belum menerima insentif sejak September 2020.

    Amnesty mengumpulkan data ini dari laporan media dan laporan yang diterima oleh inisiatif data independen Lapor Covid-19 bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang daerah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan asosiasi profesional medis lainnya.

    "Kami mendesak pemerintah pusat serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota, untuk memastikan pembayaran insentif yang dijanjikan kepada petugas kesehatan secara tepat waktu,” kata Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena dalam konferensi pers daring, Jumat, 6 Agustus 2021.

    Ia menyebut, hal ini tidak dapat diterima dan mencerminkan pengabaian pemerintah terhadap kelompok pekerja esensial ini. Padahal, kata Wirya, Article 7a Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengatur gaji yang adil dan upah yang setara. 

    Amnesty mengidentifikasi beberapa alasan penundaan pembayaran insentif, yang paling menonjol di antaranya adalah inkonsistensi data dan hambatan birokrasi.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan insentif tenaga kesehatan dibayarkan melalui dua sumber yaitu APBN dan APBD.

    Untuk anggaran insentif yang bersumber dari APBN, kata Nadia, Kemenkes sudah
    melakukan pencairan hampir 100 persen. "Sudah 99,6 persen untuk insentif tenaga kesehatan 2020 dan 100 persen untuk insentif 2021 (sampai Juli)," ujar Nadia saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Agustus 2021. Sementara itu, insentif tenaga kesehatan yang ada di Puskemas dan Rumah Sakit Umum Daerah dibayar menggunakan APBD.

    Baca juga: IDI Beri Solusi Agar Pemerintah Tak Kekurangan Tenaga Kesehatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.