Belum Mau Respons Keberatan dari KPK, Ombudsman Tunggu Surat Resmi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK sebagai pihak terlapor menyatakan keberatan dan menolak rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti proses tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK sebagai pihak terlapor menyatakan keberatan dan menolak rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti proses tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI belum mau menanggapi perihal penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tindakan korektif perihal tes wawasan kebangsaan. Ombudsman menyatakan masih menunggu surat keberatan resmi dari KPK.

    “ORI masih menunggu surat resminya,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Kamis malam, 5 Agustus 2021.

    Sebelumnya, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi berlapis-lapis dalam proses TWK. Dugaan maladministrasi terjadi mulai dari proses pembentukan aturan, hingga proses pelaksanaan. Dugaan maladministrasi, di antaranya penyisipan pasal TWK di akhir-akhir pembahasan; fabrikasi tanda tangan dalam dokumen rapat harmonisasi aturan; dugaan kontrak kerja sama pelaksanaan TWK yang back date; hingga inkompetensi Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan tes kebangsaan.

    Atas temuan itu, Ombudsman meminta KPK dan BKN melakukan tindakan korektif. Di antaranya, mengangkap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos twk menjadi aparatur sipil negara.

    KPK menolak menjalankan tindakan korektif. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada 13 poin yang menjadi keberatan KPK. Beberapa di antaranya, KPK menganggap Ombudsman tidak berwenang mengurus urusan internal seperti pegawai. KPK juga menilai Ombudsman menyalahi konstitusi karena gugatan proses pembentukan aturan internal lembaga merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan lembaganya sudah mengirim surat keberatan itu pagi ini. “Pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI,” kata Ali.

    Baca: KPK Serang Balik Ombudsman, Pakar Hukum Sebut Upaya Kabur dari Maladministrasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.