TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan menelusuri penyebab adanya beras bansos yang tak layak, di Bangkalan, Jawa Timur. Beras itu diketahui berwarna kuning dan berkutu.
"Saya sudah menugaskan Deputi 1 Kemenko PMK untuk melakukan penelusuran," kata Muhadjir saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Februari 2021.
Muhadjir memastikan bahwa beras itu bukan merupakan program Bansos 10 kilogram beras yang dibuat pemerintah untuk membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Beras yang disediakan pemerintah berasal dari Bulog langsung.
"Kemenko PMK selama ini fokus pada pada pemantauan bantuan beras 10 kilogram yang diadakan oleh Bulog. Sepanjang pemantauan saya di beberapa gudang Bulog, seperti terakhir saya cek di gudang Bulog Sukabumi dan Balikpapan, tidak ada yang bermasalah," kata Muhadjir.
Menurut Muhadjir, beras berkutu yang ditemukan di Bangkalan merupakan bantuan tersendiri dari Kementerian Sosial. Dalam penjelasannya, Kemensos mengatakan penerima bantuan beras 5 kilogram adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dalam salinan surat yang diterima Tempo, program itu dibuat oleh Kementerian Sosial dan akan mendistribusikan 6 ribu paket beras dengan berat masing-masing paket 5 kilogram.
Penerima bantuan beras adalah pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Baca: Kemensos Kirim 3.000 Paket Pengganti Beras Bansos Berkutu di Bangkalan
