Merasa Belum Mendapat Jawaban, Moeldoko Kembali Somasi ICW

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) berjalan keluar gedung usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) berjalan keluar gedung usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko kembali mengirimkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) berkaitan tudingan pada Moeldoko tentang peredaran Ivermectin. Ini merupakan somasi kedua setelah kemarin, somasi pertama dilayangkan.

    "Kami memutuskan memberikan kesempatan lagi pada ICW, khususnya pada saudara Egi (Primayogha - peneliti ICW) dan kawannya untuk memberikan bukti bukti atas tuduhannya tersebut," kata Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers daring, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Otto mengatakan ada dua hal yang diminta Moeldoko untuk dibuktikan ICW. Pertama adalah terkait tudingan mereka bahwa Moeldoko terlibat mendapatkan buru rente dan mendapatkan keuntungan dalam peredaran Ivermectin. Kedua, terkait dengan siapa dan dengan cara apa Moeldoko kerjasama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa dalam melakukan ekspor beras.

    "Kalau ICW bisa memberikan bukti tentang keterlibatan Pak Moel, dengan ini saya sampaikan Pak Moeldoko siap bertanggung jawab secara moral dan hukum sebagai militer, bekas Panglima ABRI dia siap bertanggung jawab," kata Otto.

    Namun jika ICW tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut, ia mengatakan Moeldoko dan dia belum akan membawa ke polisi. Mereka akan meminta mencabut tuduhan tuduhannya dan meminta maaf pada Moeldoko. Namun jika tuduhan tak terbukti dan ICW tak mencabut laporan maupun meminta maaf, maka Otto mengatakan mereka baru akan mempertimbangkan mengambil langkah hukum.

    "Kita berikan waktu yang cukup kepada 3 x 24 jam (untuk ICW memberi jawaban). Dia bilang bahwa supaya ada waktu yang cukup lah. Jangan nanti dibilang kita ini sewenang-wenang," kata Otto.

    Ia pun mengatakan hingga saat ini pihaknya belum sama sekali menerima jawaban apapun dari pihak ICW. Otto juga membantah ada surat dari ICW yang telah datang padanya.

    "Padahal sampai tadi, saya tunggu jam 3 sore, saya cek itu tidak ada terima kita surat. Padahal ini sudah hari Kamis. Maksud saya kok mereka berani-beraninya kepada kita. Ini tak bagus seperti itu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.