KPK Emoh Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman soal TWK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. KPK menyatakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman melanggar aturan dan melampaui wewenang.

    “Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Ghufron mengatakan akan mengirimkan keberatan itu secara tertulis paling lambat besok. Dia mengatakan ada 13 poin keberatan lembaganya terhadap permintaan Ombudsman. Pertama, KPK menilai Ombudsman tidak punya wewenang memeriksa proses pembentukan Peraturan KPK yang mengatur alih status pegawai. Menurut dia, yang memiliki wewenang memeriksa aturan itu secara formil maupun materil adalah Mahkamah Agung.

    Kedua, Ghufron mengatakan Ombudsman seharusnya menolak laporan yang dibuat pegawai KPK. Sebab, kata dia, laporan tersebut sedang diperiksa oleh lembaga peradilan. Dia mengatakan Ombudsman wajib menghentikan pemeriksaan laporan yang juga sedang diperiksa di pengadilan untuk menjaga independensi hakim. “Kalau ada lembaga lain yang ikut memeriksa dan bahkan mendahuluinya, harus dipandang melanggar konstitusi,” kata Ghufron.

    Ketiga, Ghufron mengatakan status pelapor bukanlah masyarakat penerima layanan publik KPK. Dia mengatakan alih status merupakan urusan internal KPK. Lembaga yang cocok memeriksa urusan internal lembaga adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Keempat, pokok perkara yang diperiksa Ombudsman mengenai pembuatan, hingga pelaksanaan alih status pegawai tidak masuk klasifikasi pelayanan publik.

    Kelima, Ghufron mengatakan pendapat Ombudsman bahwa terjadi penyisipan materi pada tahap pembentukan peraturan komisi bertentangan dengan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman. Menurut Ghufron, tidak ada dokumen atau pendapat ahli yang menyatakan telah terjadi penyisipan tersebut. “Bahkan ahli mengatakan bila ada perubahan dari draf awal itu boleh saja,” kata dia.

    Ghufron mengatakan poin keenam, KPK keberatan dengan pendapat Ombudsman yang menyatakan terjadi maladministrasi dalam rapat harmonisasi Perkom alih status pegawai. Menurut dia, rangkaian rapat harmonisasi terjadi sebanyak lima kali. Pimpinan baru hadir secara langsung pada rapat harmonisasi terakhir.

    Ketujuh, Ghufron menuding Ombudsman juga melakukan maladministrasi dalam pemeriksaan laporan pegawai KPK. Dia mengatakan menurut aturan internal Ombudsman, yang melakukan pemeriksaan adalah Deputi Keasistenan Bidang Pemeriksaan. Namun, kata dia, yang memeriksanya pada saat itu adalah komisioner Ombudsman.

    Poin kedepalan, Ghufron membantah bahwa pihaknya tidak melakukan sosialisasi soal Perkom alih status. Dia mengatakan draf aturan itu sudah disosialisasikan di portal KPK. Sembilan, Ghufron keberatan dengan temuan Ombudsman soal kontrak pelaksanaan TWK yang disebut backdate. Dia mengatakan nota tersebut semula digunakan KPK untuk menjustifikasi pembayaran TWK ke BKN. Namun, tak jadi digunakan karena ternyata BKN yang akan mendanai tes itu. Ghufron mengatakan proses pembayaran tidak berpengaruh pada hasil tes.

    Kesepuluh, KPK juga mempersoalkan temuan Ombudsman yang menyatakan BKN tidak kompeten melaksanakan TWK. Dia mengatakan BKN adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan uji kompetensi kepada ASN. “Kalau bukan BKN, kepada siapa lagi KPK akan meminta pelaksanaan TWK itu,” kata Ghufron.

    Kesebelas, KPK keberatan dengan pendapat Ombudsman yang menilai lembaganya tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 atau yang lazim disebut SK penonaktifan pegawai. Ombudsman berpendapat SK itu bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan alih status tak boleh merugikan pegawai. Ghufron mengatakan pelaksanaan TWK tidak merugikan pegawai. Sebab, bila menggunakan UU ASN, pegawai KPK yang sudah di atas umur 35 tahun atau pernah mundur tidak boleh kembali menjadi ASN.

    Poin dua belas, tentang pendapat Ombudsman yang menyatakan rapat 25 Mei 2021 telah mengabaikan pernyataan Presiden dan kepastian hukum mendapatkan hak bagi pegawai. Menurut Ghufron, rapat itu justru dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.

    Terakhir, KPK berpendapat bahwa tindakan korektif yang diminta Ombudsman bertentangan dengan temuan lembaga itu sendiri. Ghufron mengatakan bila Ombudsman menemukan tindakan maladministratif dalam pembentukan perkom, maka seharusnya seluruh proses alih status pegawai KPK dibatalkan. Karena perkom itu yang menjadi landasan KPK untuk melaksanakan alih status, termasuk pelaksanaan TWK. Namun, menurut dia, Ombudsman justru malah hanya meminta agar 75 pegawai yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk segera dilantik menjadi ASN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.