TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyentil Partai Demokrat yang mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih. Dia menilai ada sindrom setelah berkuasa yang menjangkiti partai berlambang bintang mercy itu.
"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome' yang merupakan pelesetan dari post power syndrome," kata Arteria dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.
Arteria menilai tak ada yang salah dari pengecatan ini lantaran menyesuaikan dengan warna bendera Indonesia. Menurut Arteria, warna biru pesawat kepresidenan itu seharusnya dipermasalahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kata dia, sejak dulu memungkinkan saja memesan warna merah putih. "Tapi kami beradab dan berpikiran positif saja," kata Arteria.
Anggota Komisi Hukum DPR ini lantas merujuk penjelasan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ihwal pengecatan pesawat kepresidenan menjadi merah putih.
Pekerjaan itu, kata dia, sudah direncanakan sejak 2019 dan satu paket dengan pengecatan heli kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dilakukan. "Seperti sudah disampaikan oleh Sekretariat Negara Pak Pratik yang saya kenal seorang negarawan dan ndak main-main politik, pekerjaan ini sebenarnya sudah direncanakan pada 2019," ujar Arteria.
Jika menyangkut anggaran, kata Arteria, sudah ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Ia mengatakan anggaran pengerjaan itu telah dibahas DPR dan disepakati pada 2019.
"Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikit pun kala itu?" ucapnya.
Arteria lantas menjawab kritik yang menyatakan anggaran pengecatan seharusnya untuk membeli beras untuk rakyat. Menurut dia, justru pengetahuan si pengkritik patut dipertanyakan. Sebab, dia berdalih, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran tersebut.
Arteria Dahalan menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pengetatan dan penambahan anggaran program pemulihan. Anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 dinaikkan dari Rp 699,4 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Untuk bantuan sosial, lanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp 187,84 triliun.
Ia mengatakan Kementerian Sekretariat Negara pun sudah ikut mengetatkan pinggang dan merealokasi anggaran demi memperkuat anggaran Covid-19. "Jadi dana Covid-19 sudah disiapkan oleh pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana Covid-19 tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VI ini.
Arteria menilai masyarakat perlu waspada agar tak terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu yang tak bisa menerima warna bendera partainya tak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama. Ia berujar, justru warna pesawat kepresidenan merah putih saat ini adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia.
"Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya," kata Arteria.
Kepada pihak tertentu yang mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan tersebut, Arteria mengimbuhkan, rakyat menghargai kerja dan bukan tampilan pencitraan dan warna. Ia menyarankan semua pihak ikut prihatin dan gotong royong membantu rakyat di tengah pandemi.
Jika tak mau bekerja, kata Arteria, setidaknya pihak-pihak tersebut tak membuat keruh situasi dan menurunkan optimisme rakyat menghadapi pandemi. Dia menilai cara-cara populis mengatasnamakan rakyat itu tak akan efektif.
Partai Demokrat sebelumnya mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai pemerintah tak memiliki prioritas sehingga melakukan proyek cat ulang yang memakan biaya hingga Rp 2 miliar tersebut.
Selain dari Partai Demokrat, cat ulang pesawat kepresidenan ini juga menuai kritik dari warganet di media sosial. Pengamat penerbangan Alvin Lie lewat akun media sosial pribadinya menilai pemerintah justru menghamburkan uang dengan proyek tersebut.
Menurut Alvin, biaya yang dikeluarkan untuk pesawat kepresidenan tipe B737-800 antara US$ 100 ribu hingga US$ 150 ribu, kurang lebih Rp 1,4-2,1 miliar. "Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan," tulis Alvin dalam akun @alvinlie21.
