Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Kirim Somasi Tertulis ke ICW: Desak Penjelasan 7 Hal

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko
Iklan

JAKARTA-Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengirimkan somasi tertulis kepada Indonesia Corruption Watch.

Dalam somasi tertulis melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan itu, Moeldoko memprotes tudingan ICW perihal peredaran Ivermectin. Moeldoko meminta sejumlah hal.

“Kami menegur dan meminta saudara untuk membuktikan terlebih dahulu pernyataan saudara tersebut dengan memberikan bukti-bukti sebagai berikut,” seperti dikutip dari somasi Moeldoko, Rabu, 4 Agustus 2021.

Seperti dikutip dari surat somasi yang dikirimkan Otto, dia meminta ICW menjelaskan tujuh hal seputar Ivermectin dan ekspor beras.

Permintaan itu di antaranya, kapan Moeldoko terlibat dalam peredaran ivermectin; kapan klien kami terlibat perburuan rente dalam peredaran ivermectin; di mana perburuan rente dilakukan; dan siapa yang memberikan keuntungan kepada Moeldoko.

Mengenai ekspor beras, Otto mengajukan pertanyaan, kapan Moeldoko melakukan ekspor beras bersama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa; di mana ekspor beras dilakukan; dan dia meminta bukti-bukti bahwa Moeldoko pernah melakukan ekspor beras bersama PT Noorpay.

Otto Hasibuan memberikan waktu 1X24 jam kepada ICW untuk menjawab pertanyaan itu.

Otto mengatakan bila pertanyaan itu bisa dijawab, kliennya akan bertanggung jawab dan tidak akan melaporkan ke pihak berwajib. Namun, bila tak bisa membuktikan dan tidak mau mencabut pernyataan, serta tidak mau meminta maaf, Otto mengatakan akan melapor ke polisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dengan sangat menyesal klien kami akan mempertimbangkan melakukan upaya hukum selanjutnya, termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian,” kata dia.

Polemik ini bermula dari konferensi pers ICW yang menyebut Moeldoko diduga terlibat perburuan rente peredaran obat Covid-19 Ivermectin. ICW menduga Moeldoko memiliki konflik kepentingan ketika mensosialisasikan Ivermectin sebagai obat Covid-19.

Temuan ICW, menyebut Moeldoko terhubung dengan Sofia Koswara, petinggi PT Harsen Laboratories, produsen ivermectin.

ICW menyebut Sofia dan anak Moeldoko, Joanina Rachma merupakan pemegang saham PT Noorpay Perkasa. ICW menyatakan PT Noorpay ditengarai pernah bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dipimpin Moeldoko mengekspor beras.

ICW mengatakan sudah menerima surat somasi itu. ICW akan mempelajari poin-poin tuntutan Moeldoko. "Untuk itu, kami bersama dengan sejumlah kuasa hukum sedang mempelajari poin-poin yang tertuang dalam somasi tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Senin, 2 Agustus 2021.

Baca juga : Moeldoko Somasi ICW, Koalisi Masyarakat Sipil: Praktik Pembungkaman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

21 jam lalu

Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2024  di Budapest, Hongaria.
PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

Deklarasi Budapest menekankan komitmen PPI Dunia dalam mendukung demokrasi, penegakan hukum, pelestarian budaya, dan pendidikan berkualitas.


Jaksa di Kejagung Bantah Isu Capim KPK dari Aparat Penegak Hukum Tidak Netral

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum di Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat ditemui usai menjalani tes wawancara sebagai calon pimpinan KPK, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Jaksa di Kejagung Bantah Isu Capim KPK dari Aparat Penegak Hukum Tidak Netral

Harli sudah mengetahui bahwa banyak yang mengkritik dirinya selaku jaksa namun ikut berpartisipasi sebagai Capim KPK.


Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

2 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Apakah itu?


Disebut Tak Kantongi Izin Polisi untuk Diskusi Marah-marah kepada Private Jet dan Fufufafa, ICW Angkat Bicara

2 hari lalu

Diskusi seri Adili Jokowi Marah-Marah ke Private Jet dan Fufufafa di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Disebut Tak Kantongi Izin Polisi untuk Diskusi Marah-marah kepada Private Jet dan Fufufafa, ICW Angkat Bicara

Peneliti ICW menilai alasan pembatalan sepihak Diskusi Marah-marah kepada Private Jet dan Fufufafa merupakan alasan yang mengada-ada.


Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa Dibatalkan Sepihak, ICW: Permintaan Petinggi BUMN

2 hari lalu

Seri AdiliJokowi. 'Marah-marah kepada Privet jet dan Fufufafa'. Istimewa
Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa Dibatalkan Sepihak, ICW: Permintaan Petinggi BUMN

Peneliti ICW menjelaskan, Kala di Kalijaga diminta untuk membatalkan izin penggunaan tempat itu atas perintah pimpinan BUMN.


Batalkan Sepihak Diskusi ICW Soal Private Jet Kaesang, Penyedia Tempat di Blok M Bantah Ada Intervensi

2 hari lalu

Para narasumber sedang menyampaikan paparan dalam diskusi seri Adili Jokowi Marah-Marah ke Private Jet dan Fufufafa di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Batalkan Sepihak Diskusi ICW Soal Private Jet Kaesang, Penyedia Tempat di Blok M Bantah Ada Intervensi

Kala di Kalijaga semua jadi tempat untuk dikusi ICW soal private jet Kaesang serta kemunculan fufufafa. Bangunannya milik Peruri.


45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

3 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.


Otto Hasibuan: Jessica Wongso Kapok Tawarkan Minuman pada Orang Lain

4 hari lalu

Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso (kiri) melakukan Konferensi Pers bersama Pengacara, Otto Hasibuan di Senayan Avenue, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Agustus 2024. Pengacara Jessica mengungkapkan bakal mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. TEMPO/Ilham Balindra
Otto Hasibuan: Jessica Wongso Kapok Tawarkan Minuman pada Orang Lain

Jessica Wongso bebas bersyarat setelah 8 tahun mendekam di penjara karena divonis membunuh Wayan Mirna Salihin dengan "kopi sianida"


Bantah Ada Bullying di Binus School Simprug, Otto Hasibuan Beberkan 4 Video

4 hari lalu

Tim kuasa hukum Yayasan Bina Nusantara buka suara ihwal dugaan kasus perundungan Binus School Simprug dalam konferensi pers yang digelar di SMA Binus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2024. Kuasa hukum memperlihatkan empat bukti video sebagai bantahannya. TEMPO/Ervana.
Bantah Ada Bullying di Binus School Simprug, Otto Hasibuan Beberkan 4 Video

Kuasa hukum Yayasan Bina Nusantara, Otto Hasibuan, membantah terjadi perundungan dan pelecehan di Binus School Simprug


Fakta-fakta Menarik Capim KPK dan Calon Dewas KPK 2024-2029

4 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Fakta-fakta Menarik Capim KPK dan Calon Dewas KPK 2024-2029

Capim KPK didominasi oleh aparat penegak hukum. Simak, tanggapan PBHI dan ICW terhadap capim KPK tersebut.