Bisakah Anak Akidi Tio Diancam Pasal Menghina Negara dan Membuat Keonaran?

Reporter:
Editor:

Nurhadi

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak Akidi Tio Diperiksa Polisi, Soal Sumbangan 2 Triliun?

    Anak Akidi Tio Diperiksa Polisi, Soal Sumbangan 2 Triliun?

    TEMPO.CO, Jakarta - Klaim sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio berbuntut proses hukum. Sebagaimana dilaporkan Tempo, sumbangan yang awalnya disanjung banyak orang tersebut berubah menjadi tuduhan penipuan. Sebab, terhitung sejak 26 Juli 2021, sumbangan yang telah diberikan secara seremonial tersebut tak kunjung diberikan.

    Atas dugaan tersebut, anak perempuan, menantu, dan cucu Akidi diperiksa Polda Sumatra Selatan pada 2 Agustus 2021. “Semestinya hari ini sudah ada uang tersebut, tapi saat kita tunggu sampai pukul 14.00 WIB uang tersebut belum ada di Rekening Giro Bank Mandiri milik mereka, oleh karena itu kita panggil mereka untuk dimintai kejelasan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Hisar Siallangan.

    Dalam pemeriksaan tersebut, anak Akidi Tio, Heriyati dapat dikenakan ancaman hukuman akibat Menghina Negara dan Membuat Keonaran. Ancaman tersebut tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Pasal penghinaan negara dengan ancaman 10 tahun,” kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro.

    Laporan tersebut didasarkan pada hebohnya pemberitaan mengenai pemberian sumbangan Rp 2 triliun tersebut. Namun, apabila dana tersebut ternyata tidak masuk, proses seremonial pemberian sumbangan tersebut dianggap membuat onar. Selain itu, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, proses seremonial tersebut juga bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap negara, yang hukumannya diatur dalam Peraturan Hukum Pidana.

    Meskipun demikian, beberapa orang menyayangkan tindakan pidana yang diberikan kepada anak Akidi Tio. Salah satunya adalah Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar. “Kalau ada orang teriak di jalan atau media sosial bahwa dia punya uang dan mau menyumbang biar saja, itu hak dia. Kalau orang tersebut datang ke pejabat negara atau seseorang, apalagi untuk penanganan situasi kritis ya dicek terlebih dahulu, bukan buru-buru dipanggungkan,” ucap Haris pada 3 Agustus 2021.

    Haris menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memeriksa lebih detail setiap sumbangan yang diberikan. Apabila ada pihak, baik kelompok maupun perorangan, yang ingin memberikan sumbangan, pemerintah melalui aparatnya harus aktif memeriksa kebenaran pemberian dana tersebut. Pemeriksaan tersebut penting supaya proses seremonial yang berujung penipuan seperti kasus Akidi Tio tidak terjadi lagi.

    Selain itu, Haris juga menjelaskan bahwa penipuan sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio seharusnya tidak dipenjara. Menurut dia, sumbangan bukanlah janji yang harus ditepati oleh penyumbangnya. Karena itu, apabila dana sumbangan tidak diberikan setelah proses seremonial, pemberi sumbangan tidak harus dipidana.

    Lebih lanjut, menurut dia, proses seremonial hanya bisa dilakukan setelah ada perjanjian resmi mengenai kesediaan pemberi sumbangan untuk memberikan dana sumbangannya. “Kalau enggak ada itu semua, tidak boleh seremonial. Ini bukti pejabat cari panggung,” ujar Haris.

    BANGKIT ADHI WIGUNA

    Baca juga: Cerita Lengkap Sumbangan Akidi Tio: Disanjung hingga Diperiksa Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.