TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk meninggalkan sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dia mengingatkan pentingnya koordinasi dalam menangani pandemi.
"Penanganan Covid-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Penanganan Covid-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," kata Ma’ruf saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual, di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Sebagai wilayah aglomerasi, kata Ma'ruf, mobilitas yang cukup tinggi oleh penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari, sehingga potensi penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Penanganan pandemi Covid-19 di Jabodetabek, menurut Wapres, memerlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Selain koordinasi yang baik, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, menurut Wapres, apabila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.
"Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya," ujarnya.
