Banyak Tenaga Kesehatan Meninggal, Yusril Usul IDI Bicara dengan Komnas HAM

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac pada warga di Stasiun MRT Asean, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. PT MRT Jakarta (Perseroda) menyediakan layanan vaksinasi gratis untuk masyarakat dengan total target sebanyak 4.000 orang yang dibagi ke dalam kuota harian selama periode 3 bulan ke depan dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi JAKI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac pada warga di Stasiun MRT Asean, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. PT MRT Jakarta (Perseroda) menyediakan layanan vaksinasi gratis untuk masyarakat dengan total target sebanyak 4.000 orang yang dibagi ke dalam kuota harian selama periode 3 bulan ke depan dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi JAKI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra mendorong Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berbicara dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ihwal banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal dalam menangani pandemi Covid-19.

    Menurut Yusril, Komnas HAM selanjutnya perlu mengkaji apakah ada potensi pelanggaran HAM berat dari banyaknya kematian yang ditengarai lantaran penanganan Covid-19 jauh dari memuaskan.

    "Ada potensi pelanggaran HAM berat atau 'gross violation of human rights' atau tidak," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Agustus 2021.

    Yusril mengatakan, usul ini telah dia sampaikan dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu, 31 Juli lalu. Dalam forum yang diikuti sekitar 2.000 dokter dan pengamat itu, Yusril mengatakan hadir di antaranya Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 PB IDI Zubairi Jurban, Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, dan Ketua PB IDI Norman Zainal.

    Yusril menilai semua lembaga yang berwenang mengawasi kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 harus bekerja. Komnas HAM, kata dia, memang telah memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19.

    Namun dia menilai, pengkajian lebih dalam ihwal kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat harus tetap dilakukan. Dia berujar, Komnas HAM perlu mendalami hal ini mengingat cakupan pelanggaran HAM berat begitu luas dan terus berkembang di dalam hukum internasional.

    "Apakah kelalaian atau salah kebijakan oleh negara yang berakibat kematian massal dapat dikategorikan sebagai genosida atau tidak?" ucap Yusril.

    Yusril mulanya menyoroti keterlambatan vaksinasi dosis ketiga untuk para tenaga kesehatan. Dia mengatakan keterlambatan ini berimbas pada semakin banyaknya korban dari kalangan nakes. Jika korban tenaga kesehatan kian banyak, kata Yusril, semakin banyak pula masyarakat yang akan menjadi korban.

    Karena kematian yang begitu banyak ini, Yusril menilai pemerintah harus merenungkan ulang amanat konstitusi bahwa negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak hidup dan memperoleh layanan kesehatan ketika sakit, kata dia, adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengatakan, kewajiban untuk melindungi hak-hak itu ada pada negara. Ia mengingatkan, masalah ini juga amat serius sehingga mendapat sorotan dari dalam maupun luar negeri.

    Merujuk situs Koalisi Warga Lapor Covid-19, hingga 2 Agustus, ada 1.636 orang tenaga kesehatan meninggal karena Covid-19. Sebanyak 598 orang di antaranya merupakan dokter, 503 orang perawat, 299 orang bidang, 48 apoteker, 2 epidemiolog, 46 dokter gigi, dan lainnya.

    Baca juga: Tim Mitigasi IDI Sebut Masalah Tenaga Kesehatan Tak Hanya Kelelahan Tetapi...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.