TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat untuk melaporkan bila mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. KPK memperingatkan jika ada pihak yang diduga menyembunyikannya, maka dapat dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang perintangan penyidikan.
“Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin, 2 Agustus 2021.
Ali mengatakan KPK masih berupaya menemukan Harun dengan mencarinya di dalam dan luar negeri. Namun, Ia tak bisa menyampaikan tempat-tempat yang sudah disambangi. “Karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa dipublikasikan,” kata dia.
Sebelumnya, Interpol telah memasukkan mantan politikus PDIP itu ke dalam red notice. Red notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa. Dengan demikian, Harun resmi menjadi buronan internasional. KPK meyakini penerbitan red notice akan memudahkan lembaganya menangkap Harun.
Harun Masiku sudah menjadi buronan KPK sejak Januari 2020. KPK gagal menangkap mantan caleg ini dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada awal tahun lalu. Saat itu, lokasi terakhir Harun terlacak di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Sejak OTT itu, Harun Masiku masih belum bisa ditemukan.
Baca juga: Harun Al Rasyid Bilang Bakal Bekuk Harun Masiku Kalau Sudah Diaktifkan
