Polri Terima Satu Laporan soal Kebocoran Data Nasabah BRI Life

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)

    Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri telah menerima satu laporan masyarakat berupa kasus ilegal akses data nasabah BRI Life.

    "Kami baru menerima satu laporan terjadi tindakan upaya masuk secara ilegal ke dalam sistem informasi perusahaan, yang lapor karyawan swasta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 1 Agustus 2021.

    Dia menambahkan mengatakan pelapor tersebut berasal dari karyawan swasta. Rusdi belum merinci secara detail perkembangan proses pendalaman kebocoran data BRI Life yang dilakukan Polri, namun penyidik masih mendalami laporan tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Helmy Santika menyebutkan pihaknya mendapatkan informasi tersebut melalui media. Dia mengatakan saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk dilakukan penyelidikan.

    "Sumber informasi kan bisa dari mana saja. Termasuk dari wartawan. Nah saya dapat infonya dari Pak Joshua baru kemarin. Saat ini sedang kami dalami, kroscek tentang kebenaran informasi tersebut, dengan semua pihak. Setelah itu lakukan penyelidikan," kata Helmy.

    Dugaan kebocoran data nasabah BRI Life mencuat ketika seorang pengguna RaidForums mengaku menjual 460 ribu dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Life seharga 7.000 Dollar Amerika (US$) atau sekitar Rp101 juta (kurs Rp14.485,20).

    Informasi bocornya data BRI Life diunggah dalam akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach) pada Selasa, 27 Juli 2021. Dalam cuitannya, pemilik aku mengatakan perentas memiliki data 2 juta nasabah BRI Life dan 463 ribu dokumen dihargai 7.000 dollar Amerika.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.