Lapor Covid-19 Terima 29 Aduan Pelanggaran Sekolah Tatap Muka Selama PPKM Juli

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di SDN Petojo Utara 05, Jakarta, Sabtu, 5 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta mengundur waktu pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahap II menjadi 9 Juni 2021 dikarenakan sebanyak 300 sekolah masih menjalani tahapan asesmen. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di SDN Petojo Utara 05, Jakarta, Sabtu, 5 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta mengundur waktu pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahap II menjadi 9 Juni 2021 dikarenakan sebanyak 300 sekolah masih menjalani tahapan asesmen. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga Lapor Covid-19 menerima 29 laporan pelanggaran sekolah tatap muka selama Juli 2021 atau di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Angka laporan ini mencapai yang tertinggi sejak bulan Januari lalu.

    "Walaupun ada pembatasan ternyata banyak sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka, sedangkan untuk (PPKM) level tiga dan empat seharusnya daring," kata relawan Lapor Covid-19 Diah Dwi Putri dalam konferensi pers virtual, Ahad, 1 Agustus 2021.

    Diah merinci, Lapor Covid-19 menerima 6 laporan pada pekan pertama Juli, kemudian 7 laporan di pekan kedua, 5 laporan pada pekan ketiga, dan 11 laporan di pekan terakhir. Laporan tertinggi terjadi di pekan keempat seiring dengan pembukaan tahun ajaran baru.

    Sekolah-sekolah yang dilaporkan melakukan pembelajaran tatap muka di antaranya ada di Bogor (6 laporan), Sumedang (1 laporan), Bandung (5 laporan), Depok (1 laporan), Banyumas (1 laporan), Jakarta (5 laporan), Bekasi (2 laporan), Banjarmasin (1 laporan), Makassar (1 laporan), Cimahi (1 laporan), Bali (2 laporan), Banten (1 laporan, dan Tangerang (2 laporan).

    Dari semua laporan ini, kata Diah, 52 persen melaporkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pembelajaran, 17 persen melaporkan terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah, dan laporan lainnya berisi keluhan serta kekhawatiran dari warga.

    "Contoh laporan pelanggaran yaitu prokes pembelajaran tatap muka tanpa protokol kesehatan ketat, pengajar tidak memakai masker dan anak-anak lepas masker, lalu tidak berjarak sama sekali dan ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk," kata Diah.

    Lapor Covid-19 pun merekomendasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga kasus terkendali. Yakni, ketika positivity rate sudah di bawah 5 persen selama beberapa pekan, sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

    Lapor Covid-19 juga mendesak Kemendikbudristek mendorong inovasi penyesuaian, perbaikan, serta pedoman pembelajaran daring yang lebih efektif. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring.

    Ketiga, Lapor Covid-19 mendesak pemerintah daerah melakukan monitoring dan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang melanggar aturan pembelajaran tatap muka.

    Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menilai Kemenristekdikti seperti tak berdaya menghadapi persoalan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 ini. Dia mencontohkan tidak dijalankannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka.

    Aturan itu di antaranya mewajibkan sekolah mengisi data-data syarat pembukaan sekolah. Menurut dia, masih sedikit sekolah yang memenuhi syarat tersebut tetapi nekad pembelajaran tatap muka. Di sisi lain, tak ada pengawasan pemerintah daerah maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

    "Juga persoalan vaksinasi guru yang kata Presiden Jokowi akan menjadi salah satu persyaratan untuk membuka sekolah, ternyata di daerah-daerah berjalan sangat lambat," kata Fahriza soal sekolah tatap muka.

    Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka, DKI Evaluasi Tahap Pertama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.