KPK Sebut Masih Selidiki Kerugian Negara dalam Kasus Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menyelidiki dugaan kerugian negara dari kasus korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19. Tindakan merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu memungkinkan hukuman maksimal, yaitu seumur hidup hingga hukuman mati.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan perkara korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bermula dari operasi tangkap tangan. Dalam kasus itu, KPK baru menyelidiki tindak pidana penyuapan. “Sejauh ini, kami pastikan bahwa penerapan pasal TPK pada seluruh hasil tangkap tangan KPK adalah terkait penyuapan. Hal tersebut mendasar pada hasil penyelidikannya,” kata Ali lewat keterangan tertulis, Jumat, 30 Juli 2021.

    KPK menuntut Juliari 11 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap sebanyak Rp 32 miliar bersama dua bawahannya. Jaksa KPK menyatakan Juliari terbukti melanggar pasal Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 UU Tipikor. Hukuman maksimal dalam pasal itu adalah seumur hidup atau paling singkat 4 tahun penjara.

    Ali mengatakan KPK membuka peluang untuk mengembangkan kasus penyuapan ini ke arah kerugian negara, yaitu pasal 2 dan 3 UU Tipikor. KPK, kata dia, sedang menyelidikinya. “Sebagaimana yang saat ini sedang KPK lakukan dalam perkara bansos,” kata dia.

    Ali mengatakan KPK memahami keinginan masyarakat untuk menghukum maksimal pelaku korupsi bansos. Namun, dia mengatakan tuntutan hukuman terhadap suatu perkara harus berlandasakan fakta, analisa dan pertimbangan hukum. “Kami berharap hal tersebut tidak menjadi alasan untuk beropini yang kontraproduktif dalam upaya penegakan hukum. Karena kita tentu harus patuh dan taat terhadap norma-norma hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata dia.

    Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan tindakan KPK yang tidak menuntut Juliari hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan itu terkesan ganjil dan mencurigakan. “Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis, 29 Juli 2021.

    Baca: Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun, Eks Direktur KPK: Tak Sesuai Ucapan Firli


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.