Menag Ucapkan Selamat Perayaan Naw-Ruz, Amnesty Berharap Jaminan untuk Minoritas

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Rapat tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan vaksinasi jamaah haji tahun 1442 H. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Rapat tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan vaksinasi jamaah haji tahun 1442 H. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri mengapresiasi ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Pernyataan ini disampaikan setelah video Menteri Agama mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Naw-Ruz 178 EB kepada umat Baha'i yang beredar empat bulan lalu.

    "Ini adalah sebuah langkah awal dan penting untuk memberi pengakuan kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Ini merepresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis, 29 Juli 2021.

    Ia berharap Menag menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan kepada seluruh pemeluk agama di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Nurina berharap dari aksi ini dapat mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa anggota agama minoritas dilindungi dan dapat mempraktikkan keyakinan mereka secara bebas dari rasa takut, intimidasi, dan serangan.

    "Beberapa hal yang bisa segera dilakukan pemerintah untuk melindungi semua umat antara lain mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah dan juga SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri 2008 tentang Ahmadiyah. Kedua SKB ini sering dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas," ujarnya.

    Menurut dia, kebebasan untuk mewujudkan atau memperlihatkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat tunduk pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Ia juga mengingatkan bahwa peraturan, kebijakan dan perlakuanpun tidak boleh bersifat disrkiminatif hanya karena keyakinan atau cara mereka beribadah berbeda dengan yang lain.

    Dalam hukum nasional, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29 (2) tentang kebebasan beragama dan beribadah dan pasal 28E (2) tentang kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nuraninya.

    MEGA SAFITRI

    Baca: Menag Yaqut Gelar Tahlil Nasional Doakan Warga yang Gugur karena Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.