Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

P2G Minta Nadiem Batalkan Asesmen Nasional Selama Masih Pandemi

Reporter

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk membatalkan penyelenggaraan asesmen nasional selama kondisi masih pandemi Covid-19.

Salah satu pertimbangannya adalah karena masih terdapat ketimpangan digital. "Faktanya sebanyak 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru tak memiliki perangkat TIK, seperti gawai, komputer dan laptop selama pembelajaran jarak jauh (PJJ)," kata Suparno Sastro, anggota Dewan Pakar P2G, dalam keterangannya, Kamis, 29 Juli 2021.

Kemdikbudristek berencana menghelat asesmen nasional 2021 pada September-Oktober 2021. Asesmen nasional ini terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Dengan adanya asesmen nasional, Suparno menilai akan menambah ketimpangan menjadi diskriminasi baru bagi siswa. Yakni prasyarat asesmen nasional harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet. Realitanya, ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki perangkat komputer minimal 15 paket, termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik. Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah.

Menurut Suparno, potret tersebut ditambah kompetensi guru dalam melaksanakan pedagogi digital yang masih rendah semestinya menjadi fokus pembenahan oleh Kemendikbudristek bersama kementerian lain dan pemerintah daerah. Karena itu, ia berpendapat bahwa pelaksanaan asesmen nasional belum dibutuhkan saat ini.

"P2G berharap ada grand strategy dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan menanggulangi semua ini. Jangan sampai berakibat pada bencana demografi yang kita tanggung nanti,” katanya.

Selain itu, asesmen nasional yang tetap dipaksakan di masa pandemi juga diyakini hasilnya berpotensi sama dengan hasil Asesmen Kompetensi Minimum Indonesia dan rapor internasional PISA, bahwa kompetensi siswa Indonesia sangat rendah dalam tiga aspek: Literasi, Numerasi, dan Sains. Hal itu menjadi wajar karena kondisi pembelajaran siswa yang masih tekendala banyak keterbatasan selama PJJ.

Menurut Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri, Survei Karakter dan Lingkungan Belajar juga akan bernasib sama, yaitu guru dan siswa berlomba mengisi survei dengan jawaban yang positif-positif, agar sekolah mereka dilabeli baik bahkan sangat baik oleh Kemendikbudristek.

“Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter tidak akan memotret secara komprehensif dan otentik ekosistem sekolah. Sepanjang metode yang digunakan Kemdikbudristek itu-itu saja," ujar Imam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merujuk pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit, P2G merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja, yaitu indikator keamanan, indikator keberagaman/inklusivitas, dan lkualitas pembelajaran. Padahal, ada delapan Standar Nasional Pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. Mestinya, 8 indikator SNP inilah yang dipotret.

Selain itu, Imam melihat Kemendikbudristek kerap menyebut ujian nasional berbeda dengan asesmen nasional. Juga menyatakan asesmen nasional tak perlu ada persiapan khusus baik oleh siswa, guru, termasuk orang tua. Faktanya, kata Imam, Kemdikbudristek baru merilis ke pihak sekolah berupa daftar 45-50 nama siswa kelas VIII dan XI yang dipilih untuk mengikuti asesmen nasional pada Oktober nanti.

Imam menuturkan, ini strategi yang sangat berbahaya bagi sekolah, khususnya siswa. Tragedi UN dapat kembali terulang jika pola ini tetap dilakukan. Sebanyak 50 siswa yang dipilih mengikuti asesmen nasional ini akan terbebani secara psikologis, sosial, bahkan ekonomi.

Guru akan selalu men-drilling 45-50 anak untuk belajar menjawab kisi-kisi soal asesmen nasional. Energi sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, sampai kepala dinas akan fokus demi hasil asesmen nasonal sekolah yang terbaik. Imam menuturkan, demi nama baik sekolah, yayasan, dan pemda, asesmen nasional akan menjadi ritual menakutkan karena diglorifikasi.

“Wajar saja asesmen nasional dan UN dipersepsikan sama. Nyatanya hanya beda nama, sedangkan esensi dan daya rusaknya terhadap anak dan sistem pendidikan ternyata masih sama saja,” kata dia.

FRISKI RIANA

Baca: Jadwal Asesmen Nasional 2021 Mundur, Nadiem Sebut 10 Hal yang Harus Diketahui

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

4 hari lalu

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi  pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini  diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021  dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly
Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

5 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.


Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

6 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

6 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

7 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

12 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

Kata politikus PDIP soal anggaran makan siang gratis.


Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

12 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam pembukaan Vokasifest dan Festival Merdeka Beajar 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

Nadiem Makarim mengatakan, sebanyak 774.999 guru honorer telah lulus seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

13 hari lalu

Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

14 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.