TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membeli laptop buatan lokal untuk mendorong digitalisasi sekolah pada tahun ini.
Anggaran sebesar Rp 3,7 triliun telah disiapkan untuk memborong 431.730 unit laptop yang diproduksi oleh enam perusahaan di Indonesia. Laptop-laptop tersebut akan diberikan ke seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
“Kebutuhan digitalisasi di sekolah adalah suatu hal tidak bisa kita hindari dan menjadi salah satu cara kita me-leap frog kualitas pendidikan,” kata Nadiem dalam konferensi pers, pada Kamis, 22 Juli 2021.
Belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor pendidikan difokuskan untuk mendorong digitalisasi sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan. Kementerian telah memetakan kebutuhan produk TIK di seluruh jenjang pendidikan untuk tahun anggaran 2021-2024. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 17 triliun.
Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi periode 2020-2024.
Pengadaan laptop ini merupakan jawaban atas kebutuhan sekolah-sekolah untuk memperkaya proses pembelajaran. Meski begitu, beberapa sekolah, khususnya di daerah terpencil, khawatir penggunaannya belum bisa optimal meski keberadaan alat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) itu sendiri amat diperlukan.
Di SMA Negeri 1 Tabukan Utara, misalnya, masih membutuhkan 15 unit laptop tambahan untuk menyiapkan asesmen kompetensi minimum (AKM) yang akan diikuti lebih dari 360 siswa. Sekolah yang berada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini, terakhir kali menerima bantuan pemerintah berupa produk teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), pada 2019. Itu pun hanya berupa 2 unit laptop dan proyektor.
Selama ini, peralatan TIK yang dimiliki sekolah hanya 30 unit komputer client, 2 komputer server, dan laptop yang digunakan khusus untuk keperluan data pokok pendidikan (Dapodik). Peralatan tersebut dibeli dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Dengan jumlah yang ada, pemakaian laptop tersebut belum optimal. Salah satunya karena keterbatasan akses internet dan keterampilan menguasai teknologi. Siswa di sekolah itu diketahui hanya 60 persen siswanya yang melek teknologi. Guru kimia di SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Tubagus Muhammad Yusuf Ibrahim mengungkapkan, persentase tersebut dapat diketahui dari adanya siswa yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Ada tiga sebab 40 persen siswa di sekolah tersebut tak bisa mengikuti belajar daring. Pertama, karena tidak memiliki perangkat ponsel. Ada sebagian siswa yang tinggal di daerah tidak tercover jaringan internet, dan rata-rata siswa yang masuk kategori status sosial ekonomi rendah. “Sehingga penggunaan teknologi TIK masih terbatas dan tidak familiar,” kata Tubagus.
Pada 2017, daerah sekolah itu pernah mendapat bantuan Bakti Kominfo melalui WiFi Nusantara. Sayangnya, bantuan hanya bertahan selama 3 tahunan dan disetop pada Maret 2020. Akses internet di SMAN 1 Tabukan Utara kini mengandalkan modem atau tethering melalui ponsel dengan sinyal yang tidak stabil atau kerap hilang jaringan.
Padahal, WiFi Nusantara dapat menunjang para guru dan siswa mengikuti ujian berbasis komputer, sinkronisasi dapodik, mencari bahan ajar dan media untuk kegiatan belajar mengajar, sampai dimanfaatkan untuk warga sekitar.
Tantangan serupa juga dialami SMAN 1 Bintan Pesisir, Pulau Numbing, Kepulauan Riau. Pemakaian laptop di sekolah tersebut belum optimal karena ketiadaan dukungan dengan koneksi internet memadai. “Makanya kemarin kami modal sendiri akhirnya dari dana sekolah,” kata Wakil Kepala SMAN 1 Bintan Pesisir, Nurjaman.
Sekolah tempat Nurjaman mengajar ini terakhir kali menerima bantuan pemerintah berupa laptop sebanyak 20 unit pada 2020. Sebelum mendapat laptop baru, sekolah hanya memiliki 10 unit laptop dan komputer. Tetapi kebanyakan sudah usang dan tidak terpakai karena rusak dan spesifikasinya yang ketinggalan zaman. Karena keterbatasan jumlahnya, satu unit laptop terpaksa digunakan 2 siswa bersamaan.
Mendengar Menteri Nadiem Makarim akan membeli laptop buatan lokal amat dinantikan Nurjaman. Namun, Ketua Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) di Kabupaten Bintan ini berharap kementerian tidak hanya melakukan pengadaan alat TIK. Tetapi menghidupkan digitalisasi sekolah sebagai ekosistem. “Pengadaan produk TIK bisa dibuat sebagai langkah awal untuk realisasi itu, hanya jangan sampai berhenti sampai di situ,” ujar Nurjaman.
Program penunjang hidupnya ekosistem digital ini bisa berupa pengadaan sinyal internet maupun seluler. Kemudian pelatihan terkait pemanfaatan teknologi juga perlu dilaksanakan berjenjang dan tersistem. Selain guru, pemerintah harus mengadakan pelatihan kepada kepala sekolah sebagai pemimpin realisasi sekolah digital di lapangan.
Minimnya keterampilan guru dan siswa dalam menguasai teknologi juga menjadi perhatian Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Martha Tanjung. Kondisi tersebut bisa terjadi lantaran program pemerintah selalu top down, bukan memperhatikan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, pengadaan produk TIK bisa menjadi beban baru apabila pemerintah tidak memikirkan pemeliharaan dan perbaikan jika peralatan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga, Fahriza menyarankan agar ada bantuan yang bersifat inventaris barang yang disertai dana pendampingan untuk peningkatan kapasitas penggunanya, serta pemeliharaan.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbudristek pernah membuat survei pada 2018. Hasilnya, dari total guru yang ada di Indonesia, baru 40 persen yang melek dengan TIK. Selebihnya masih gagap dengan kemajuan di era digital.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai, hasil survei pada masa itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan, guru yang melek pun ia yakini hanya menggunakan teknologi sebagai perubahan cara. Buka menjadikannya sebagai sarana untuk sampai pada tujuan pembelajaran.
“Contohnya soal mengajar di kelas menjadi di depan layar. Kedua, digitalisasi sekolah dulu laporan dana BOS melalui manual, bisa dikirim pos, sekarang menggunakan online. Hanya berubah itu saja,” kata Ubaid.
Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menuturkan perlu kerja sama lintas kementerian agar pengadaan laptop di daerah terluar, jangan sampai tidak bisa digunakan, karena ketiadaan akses internet dan SDM yang tidak bisa mengoperasikannya.
Program digitalisasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana TIK juga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Antisipasi penyalahgunaan anggaran ini telah disiapkan Kemendikbudristek. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) fasilitas TIK di sektor pendidikan wajib memenuhi standar dan prosedur yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan PBJ tersebut wajib terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog sesuai standar LKPP. Demikian juga pihak industri TIK dalam negeri yang akan berpartisipasi untuk menyediakan produk TIK agar dapat dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, sehingga produknya memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kemendikbudristek M. Samsuri menjelaskan, kementerian mendorong produksi tablet dan laptop Merah Putih melalui konsorsium perguruan tinggi, yaitu ITB, ITS, dan UGM. Konsorsium telah menyiapkan peta jalan, desain produk, dan terlibat penuh dalam implementasi/produksi bersama industri.
Tahun ini, ditargetkan sebanyak 20 ribu tablet Dikti Edu, dengan rincian sebanyak 10 ribu model tablet Merah Putih akan diproduksi konsorsium. Tablet tersebut digunakan untuk membantu pembelajaran di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya dalam membantu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di wilayah blank spot di masa pandemi Covid-19. Saat ini, sebanyak 3.000 tablet sudah dikirimkan ke Maluku Utara, NTT, dan Papua.
Untuk pelatihan keterampilan pengguna alat teknologi, informasi, dan komunikasi, Samsuri memastikan juga menjadi bagian dari program pemerintah. Adapun untuk biaya pemeliharaan alat TIK tersebut tetap dibebankan kepada sekolah. “Bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan,” ujar Samsuri.
Baca juga: Luhut Ingin Laptop Merah Putih Diluncurkan di Era Nadiem
