INFO NASIONAL - Pemerintah berupaya keras mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity melalui program vaksinasi. Selain stok vaksin, penyiapan tenaga medis sebagai vaksinator sangat dibutuhkan agar target tersebut tercapai. Salah satu terobosan yang dilakukan yakni melibatkan para bidan di seluruh Indonesia.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat wewenang untuk melatih 50 ribu bidan demi menambah vaksinator di seluruh Indonesia. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo bercerita asal-muasal pelatihan bidan ini dapat dilakukan, saat membuka pelatihan secara daring bertema “Workshop Tatalaksana Vaksinasi Covid-19 bagi Vaksinator di Fasyankes Angkatan I”, Kamis, 29 Juli 2021.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, kata Hasto, meminta BKKBN turut serta berperan aktif mempercepat target vaksinasi. “Sesuai amanat dari Bapak Presiden, akhirnya saya usulkan untuk melibatkan bidan dalam vaksinasi. Pertimbangannya, jumlah bidan sangat besar, ada di desa-desa, dan sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Hasto.
Selain itu, bidan menjadi sosok yang dipercaya oleh ibu-ibu dalam pemeriksaan kesehatan mereka. “Yang punya hak untuk memeriksa itu para bidan, sehingga masyarakat punya trust yang besar terhadap bidan,” kata Hasto.
Usulan BKKBN mendapat restu Presiden. Melalui Kementerian Kesehatan, akhirnya BKKBN dapat menggelar pelatihan kepada 50 ribu Bidan Praktek Mandiri dalam program vaksinasi untuk keluarga. pelaksanaan awal pada tanggal 29 Juli ini dan digelar secara virtual melalui zoom.
“Alhamdulillah di masa pandemi yang serba keterbatasan, kita bisa melakukan pelatihan yang luar biasa, melatih para bidan di seluruh Indonesia,” kata Hasto.
Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini tidak berhenti pada jumlah 50 ribu bidan, namun akan dilanjutkan hingga mencapai target optimal. “Ke depan harapan kami tidak hanya 50 ribu, kami membuka kesempatan pada bidan-bidan lain untuk ikut pelatihan sehingga keterampilan ini bisa dimiliki oleh semua (bidan),” ujarnya.
Melatih dan melibatkan sebanyak mungkin bidan menjadi vaksinator patut dilakukan. Mengutip catatan Direktorat Jenderal kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) jumlah bidan se-Indonesia pada data 2020 lebih dari 146 ribu orang. Apabila seluruh bidan tersebut menjadi vaksinator, percepatan target vaksinasi kian mudah dicapai.
Hasto melanjutkan bahwa selain pelibatan bidan, BKKBN melalui Kementerian Kesehatan akan diberikan kewenangan alokasi vaksin, dan kemudian vaksin tersebut dialokasikan untuk keluarga. Uji coba telah dilakukan di Karawang dan Cikampek. "Pelaksanaan uji coba disambung dengan baik oleh Bupati Karawang dan beberapa kepala daerah lainnya yang kami hubungi juga merespons baik vaksin berbasis keluarga ini," ujarnya.
Menurut Hasto, ibu dan anak sangat membutuhkan pemberian vaksin untuk memutus klaster keluarga. Karena itu, peran bidan menjadi sangat penting dalam vaksin berbasis keluarga ini.
"Ayahnya sudah divaksin dari tempat kerja, tapi ibu dan anaknya belum, ya, risikonya masih ada. Untuk itu bidan dikerahkan untuk bisa menjangkau lebih mudah ibu dan anak agar mereka mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 dan bisa semakin kuat perlindungan dirinya dari serangan virus," katanya.
Terkait acara Workshop Tatalaksana Vaksinasi Covid-19 hari ini, dalam pengamatan Tempo terlihat sekitar 650 peserta yang mengikuti sesi pelatihan. Penjelasan mengenai petunjuk teknis (juknis) dijabarkan oleh dr. Dwidea yuliana, Tenaga Dikjartih (mendidik, mengajar, dan melatih) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Kementerian Kesehatan.
Dalam penjabarannya, dokter Dwi menerangkan tahap-tahapan pemberian vaksin serta cara menyimpan, menyiapkan, hingga menyuntikkan vaksin. Penangan setiap jenis vaksin juga menjadi materi bahasan, mengingat vaksin yang beredar saat ini adalah Sinovac, Pfizer, dan Moderna memiliki cara penanganan khusus. (*)
