Pemantau Legislatif Minta Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR Dibatalkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. DPR RI melakukan penutupan atau lockdown terhadap Gedung Nusantara I DPR RI setelah 18 anggota Dewan terpapar virus corona. Penutupan tersebut dilaksanakan mulai Senin, 12 Oktober hingga 8 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. DPR RI melakukan penutupan atau lockdown terhadap Gedung Nusantara I DPR RI setelah 18 anggota Dewan terpapar virus corona. Penutupan tersebut dilaksanakan mulai Senin, 12 Oktober hingga 8 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pemantau Legislatif Indonesia meminta Sekretariat Jenderal DPR membatalkan penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR di hotel berbintang tiga.

    “Kebijakan ini adalah kebijakan yang keliru di tengah kesulitan masyarakat dan memiliki akuntabilitas yang rendah,” kata Direktur Komite Pemantau, Anwar Razak, dalam keterangannya, Kamis, 29 Juli 2021.

    Anwar menilai, penyediaan fasilitas isoman bagi anggota dewan merupakan perlakuan istimewa dan tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Padahal, banyak masyarakat yang melakukan isoman mandiri di rumah dan ruang perawatan dengan kondisi dan fasilitas terbatas.

    Anwar mengatakan, kebijakan ini selain menutup mata terhadap kesulitan masyarakat dan keuangan negara, juga tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran. Tindakan melakukan realokasi anggaran dari kegiatan lain ke biaya hotel adalah tindakan yang berisiko karena tidak adanya dasar untuk melakukan realokasi tersebut. Sebab, kata Anwar, sudah ada alokasi anggaran untuk asuransi kesehatan anggota DPR.

    Menurut dia, fasilitas yang dimiliki anggota DPR di rumah jabatan sudah sangat istimewa dan kondusif untuk melakukan isolasi. “Bila kondisi memburuk, maka fasilitas rumah sakit juga ada yang semuanya sudah ditanggung dengan asuransi kesehatan setiap anggota,” ujarnya.

    Sekretariat Jenderal DPR berencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isoman anggota DPR yang positif Covid-19. Namun, rencana ini sempat ditolak sejumlah fraksi di DPR seperti PAN, PPP, PKS hingga Partai Nasdem.

    Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan penyediaan fasilitas isolasi mandiri akan menggunakan dana dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai di masa pandemi ini. Indra menjelaskan, dana penanganan Covid-19 memang bersifat kontingensi, bukan yang diprogramkan sejak awal.

    Baca juga: PPP Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR Bisa Picu Kecemburuan Sosial


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.