Isoman DPR di Hotel, Sekjen: Dana dari Anggaran Perjalanan Dinas Tak Terpakai

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat berencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri atau isoman anggota DPR yang positif Covid-19. Namun rencana ini, sempat ditolak sejumlah fraksi di DPR seperti PAN, PPP, PKS hingga Partai Nasdem.

    Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan penyediaan fasilitas isoman akan menggunakan dana dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai di masa pandemi ini. Indra menjelaskan, dana penanganan Covid-19 memang bersifat kontingensi, bukan yang diprogramkan sejak awal.

    "Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu. Sifatnya kontingensi, enggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi," kata Indra kepada Tempo, Selasa, 27 Juli 2021.

    Indra mengatakan mereka bekerja sama dengan hotel bintang tiga, yakni Hotel Ibis dan Hotel Oasis Amir di Senen, Jakarta Pusat. Dalam keterangan di laman resminya, Hotel Oasis Amir merupakan hotel bintang empat.

    Fasilitas yang akan didapat jika isoman di Hotel Oasis Amir adalah tiga kali makan pagi, laundry tiga potong pakaian per hari, konsultasi dokter melalui telepon setiap hari, kunjungan dokter atau perawat dua sampai tiga kali dan pemberian vitamin, satu kali tes PCR, serta gratis wifi dan parkir.

    Menurut formulir pendaftaran dari Hotel Oasis Amir, tertera keterangan paket tujuh malam seharga Rp 4.500.000. Sedangkan harga paket keluarga sebesar Rp 6.000.000.

    Selain para legislator, ujar Indra, staf dan ASN DPR juga bisa mengakses fasilitas tersebut. Namun, anggota keluarga mereka tidak tercakup dalam fasilitas ini. "(Anggota), termasuk staf, PNS, tanpa keluarga tapi ya yang ditanggung negara," kata Indra.

    Indra mengimbuhkan, penyediaan fasilitas isoman Covid-19 merupakan langkah antisipasi. Ia mengatakan langkah serupa juga dilakukan beberapa kementerian dan lembaga.

    Baca: PPP Nilai Fasilitas Isoman Anggota DPR Bisa Picu Kecemburuan Sosial


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.