PAN Tak Setuju Fasilitas Isoman di Hotel untuk Anggota DPR

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional menyatakan tak setuju dengan adanya fasilitas hotel untuk isolasi mandiri anggota dan staf Dewan Perwakilan Rakyat yang positif Covid-19. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, Rumah Jabatan Anggota DPR bisa dimaksimalkan untuk isolasi mandiri (isoman) dan tak perlu fasilitas hotel.

    "Saya sejak awal sudah menyuarakan agar Rumah Jabatan (rumah dinas) Anggota DPR RI bisa digunakan sebagai tempat isoman. Karena itu terkait adanya usulan fasilitas hotel sikap kami tetap sama, yaitu maksimalkan saja rumah jabatan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Juli 2021.

    Eddy sebelumnya memang mengusulkan agar rumah dinas anggota DPR dijadikan tempat isoman bagi warga. Menurut Eddy, rumah dinas anggota DPR merupakan kompleks yang terintegrasi dan tertutup dari warga.

    Wakil Ketua Komisi Energi DPR ini mengajak koleganya sesama Fraksi PAN untuk memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatannya sebagai tempat isolasi mandiri. Ia menyampaikan bahwa fasilitas hotel tidaklah tepat di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat saat ini.

    Jika penyediaan fasilitas itu tetap berlanjut, Eddy mengaku tak akan menggunakannya. "Saya akan mengajak teman-teman untuk memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini," kata dia.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Komisi Sosial DPR, Yandri Susanto, berpendapat senada. Yandri menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR menyediakan hotel untuk isoman anggota Dewan yang positif Covid-19 tidaklah tepat. "Kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri secara terpisah, Rabu, 28 Juli 2021.

    Yandri mengatakan, anggaran refocussing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan masyarakat. Misalnya melalui pengadaan obat-obatan, sembako, atau bantuan lain yang langsung kepada warga."Kalau untuk anggota Dewan saya kira sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara," ujarnya.

    Sekretariat Jenderal DPR sebelumnya mengumumkan penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota Dewan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai Pemerintah Non-ASN (PPASN) di lingkungan DPR yang positif Covid-19. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan fasilitas ini tak termasuk untuk anggota keluarga.

    Menurut Indra, penyediaan fasilitas isolasi mandiri ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian parah belakangan ini. Dia mengatakan, beberapa pekan lalu ada belasan anggota Dewan yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di kompleks rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan.

    Komplain pun bermunculan dari sejumlah anggota Dewan lainnya yang tinggal berdekatan dengan mereka. Menurut Indra, mereka khususnya yang memiliki anak-anak kecil khawatir terjadi penularan di lingkungan tersebut.

    Maka dari itu, Indra melanjutkan, Sekretariat Jenderal DPR menjajaki kerja sama dengan Hotel Ibis dan Oasis Amir di Jakarta. Ia mengantisipasi agar anggota Dewan tak perlu isoman di rumah dinas Kalibata seumpama positif Covid-19 nantinya. "Kalau nanti ada anggota yang positif lagi supaya tidak berada di lingkungan kompleks Kalibata, karena menimbulkan risiko di dalam rumahnya dan di dalam lingkungannya," ujar Indra kepada Tempo, Selasa, 27 Juli 2021.

    Baca juga: Politikus PAN Sebut PPKM Darurat 2 Pekan Belum Efektif

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.