Mahfud Md Minta Satgas BLBI Segera Eksekusi Aset

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto (kiri) dan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menyampaikan konferensi pers seusai pelantikan satgas tersebut di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto (kiri) dan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menyampaikan konferensi pers seusai pelantikan satgas tersebut di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Satgas BLBI, Rionald Silaban kembali melantik penambahan personel untuk bergabung dengan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Pelantikan berlangsung di kantor Kemenko Polhukam Senin, 26 Juli 2021.

    Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan penambahan personel dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi Satgas Dana BLBI seperti amanat di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

    "Ke depan masih banyak upaya-upaya yang terus dilakukan untuk memulihkan piutang negara dari para debitur BLBI. Tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam setiap rapat Pokja Satgas Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata," ujar Mahfud melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Juli 2021.

    Mahfud meminta tim segera mengeksekusi aset dengan dokumen yang valid. Eksekusi dilakukan dengan pasangan plang, pemblokiran, penyitaan dan penjualan.

    Mahfud mengatakan langkah hukum harus dilakukan supaya negara mendapatkan kembali haknya. "Untuk itu saya berpesan, bahwa setiap upaya yang dilakukan nantinya harus dipastikan merupakan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, sinergis dan kolaboratif antar kementerian atau lembaga," kata Mahfud Md.

    Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Penagihan Utang BLBI Selesai 3 Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.