4 Kritik DPR Soal Program Bantuan Subsidi Upah Selama PPKM

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah menyempurnakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). “Ada banyak catatan terkait pelaksanaan BSU di tahun lalu. Sudah semestinya, kekurangan-kekurangan yang ada tidak terjadi lagi di tahun ini,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin, 26 Juli 2021.

    Catatan pertama, data penerima BSU yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat. Berdasarkan keterangan Menteri Ketenagakerjaan saat itu, ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, dan tidak sesuai NIK.

    Akibat kesalahan-kesalahan data tersebut, BSU yang disediakan tidak terserap secara keseluruhan. Per 14 Desember 2020, realisasi BSU hanya mencapai Rp27,96 triliun (93,94 persen) dari anggaran yang disediakan sebesar 29,85 Triliun. Artinya, ada Rp1,89 triliun yang tidak tersalurkan dan harus dikembalikan ke negara.

    “Anggaran sebesar Rp1,89 triliun itu sangat banyak. Pasti banyak kelompok pekerja yang tidak jadi menerima. Padahal, mereka sudah masuk kriteria penerima yang gajinya di bawah Rp5 juta,” ujar politikus PAN ini.

    Kedua, target sasaran penerima BSU sudah semestinya diperluas. Selain pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemerintah semestinya juga memikirkan para pekerja sektor informal. Pasalnya, pekerja informal sangat terdampak kebijakan PPKM. Penghasilan mereka juga tidak menentu dan tidak jarang harus menutup usahanya.

    Para pekerja informal ini seperti buruh bangunan, pedagang sayur, pedagang asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, dan petani. Menurut Saleh, tidak mudah mendata mereka. Tetapi, itu menjadi bagian tanggung jawab Kemenaker. Jika mereka dilupakan, akan ada nuansa ketidakadilan dalam pemberian bantuan sosial seperti ini. 

    Ketiga, ada banyak pekerja yang berstatus TKS atau tenaga kerja sukarela di daerah yang penggajiannya jauh di bawah UMK. Mereka, kata Saleh, diangkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di banyak kabupaten/kota. Masalahnya, APBD yang tersedia tidak mampu untuk menggaji mereka secara proporsional.

    “Sama seperti guru honorer, mereka ini juga semestinya menjadi target sasaran. Kebanyakan di antara mereka ini justru bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat dan bidan,” kata dia.

    Keempat, penyaluran BSU tahun lalu terkendala waktu. Saleh mengatakan, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan saat itu dibatasi waktu yang mepet. Akibatnya, perbaikan data penerima tidak bisa dilaksanakan sesuai harapan. Ia pun menyarankan agar BSU disalurkan lebih cepat. Sebab, BSU dapat meningkatkan data beli masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian di lapisan terbawah.

    FRISKI RIANA

    Baca juga: Daftar Bansos PPKM Level 4: Kartu Sembako, Subdisi Upah, Bebas PPN Sewa Toko


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.