YLBHI Ungkap 3 Kegagalan Pemerintah Penyebab Oksigen Langka bagi Pasien Covid-19

Pekerja mengisi ulang tabung oksigen milik warga di toko alat kesehatan Fauzi Medical, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 22 Kamis 2021. Toko Fauzi Medical mempersilakan warga yang mengisi ulang untuk bayar seikhlasnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam mengatasi pandemi virus Covid-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai permasalahan tabung oksigen dan oksigen yang terjadi saat ini merupakan imbas dari ketidakseriusan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.

Asfinawati mengatakan ada tiga kegagalan pemerintah sehingga Aliansi yang terdiri dari lebih 100 lembaga mengirim somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kegagalan pertama pemerintah, menurut Asfinawati, ialah tak mampu memitigasi bencana. Menurut Asfinawati, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 44 UU Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah melakukan penanggulangan bencana, meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

"Penanggulangan bencana ini memberikan kewajiban kepada pemerintah tidak hanya ketika terjadi bencana, tapi juga sebelum bencana," kata Asfinawati dalam konferensi pers, Ahad, 25 Juli 2021.

Kedua, Asfinawati menyoroti langkah pemerintah yang justru mengirim tabung oksigen ke India pada Mei lalu. Pada bulan itu, pemerintah mengirimkan ribuan tabung oksigen ke India yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.

"Kita tahu karena ini masalahnya penyakit pernapasan, karena itulah India minta kepada kita. Kita kan bisa belajar ke negara lain sebetulnya, tapi kok tidak ada (belajar) sama sekali," kata Asfinawati.

Menurut Asfinawati, tindakan itu kembali menunjukkan sikap denial pemerintah atas potensi naiknya kasus Covid-19 karena varian baru dari India. Pemerintah juga tak segera melakukan karantina perbatasan dengan melarang masuk penerbangan dari India. Padahal, karantina perbatasan jelas-jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kegagalan pemerintah yang ketiga menurut Asfinawati ialah tidak memenuhi kewajiban mengendalikan harga oksigen dan tabung oksigen. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Asfinawati menjelaskan, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional. Penetapan barang penting itu dilakukan melalui peraturan presiden.

Namun, kata Asfinawati, pemerintah tidak membuat perpres untuk menjamin ketersediaan serta mengatur harga oksigen serta tabung oksigen. Ia mengkritik pemerintah yang justru membahas aturan kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja di masa pandemi.

"Ini menunjukkan kesimpulan bahwa akhirnya kegagalan ini salah satunya ketidakfokusan pada persoalan Covid-19," kata Asfinawati.






Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

13 jam lalu

Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

Jepang tak lagi mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan. Covid-19 disamakan dengan sakit flu biasa.


Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 231.000 jemaah.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

1 hari lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

1 hari lalu

Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

Pakar kesehatan mengatakan penyakit campak lebih menular dari COVID-19 dengan daya tular pada 12 hingga 13 orang di sekitar pasien.


CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

1 hari lalu

CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

Dalam temuannya, CDC menyatakan lansia penerima vaksin booster Covid-19 Pfizer kedua kalinya berpotensi terkena stroke.


Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

1 hari lalu

Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

Ketahanan pangan mengancam masa depan di perkotaan telah terjadi saat ini akibat pertumbuhan urbanisasi signifikan di Asia-Pasifik. Ini penjelasannya.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

1 hari lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

1 hari lalu

Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

Pakar mengatakan apapun varian COVID-19, termasuk XBB.1.5 atau Kraken, protokol kesehatan belum berubah dan vaksin masih bermanfaat.


Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

2 hari lalu

Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

Arif Nur Muhammad mahasiswa Unair meraih gelar doktor di usia 28 tahun dengan disertasi mengenai Vaksin Covid-19 bebas efek samping dan halal.


Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

2 hari lalu

Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

Yuni Shara sengaja menggunakan gaun tanpa lengan agar memudahkannya menerima suntikan vaksin di lengan kirinya.