Soal TWK, Pegawai Masih Tunggu KPK dan BKN Jalankan Rekomendasi Ombudsman

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Sujanarko belum akan menggugat pimpinan usai keluarnya laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah maladmintrasi dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

    "Sementara ini kami masih mendorong mereka menjalankan rekomendasi Ombusman, karena berdasarkan UU yang baru sifatnya mengikat," ujar Sujanarko saat dihubungi pada Ahad, 25 Juli 2021.

    Sujanarko masih menunggu KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjalankan rekomendasi Ombudsman. Sesuai aturan rekomendasi Ombudsman harus dijalankan selama 30 hari setelah laporan diserahkan. Jika nantinya dalam waktu 30 hari tak dilaksanakan, maka Ombdusman memberikan opsi aturan terakhir, yakni diperpanjang selama 60 hari.

    "Kalau mereka abai, sebetulnya rekemendasinya tertuju ke presiden. Sesuai UU, rekomendasi dan putusan Ombudsman mengikat. Rasanya presiden adalah lembaga yang sangat terhormat pasti mematuhi rekomendasi Ombudsman," ucap Sujanarko.

    Ombudsman menemukan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan TWK. Salah satu temuannya adalah perjanjian pelaksanaan tes antara KPK dan BKN yang dibuat tanggal mundur alias backdate.

    Baca juga: Dewan Pengawas KPK Putuskan Tak Ada Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.