Rencana Pelonggaran PPKM, Eks Direktur WHO Minta Pemerintah Pertimbangkan 3 Hal

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas berjaga di Pos Penyekatan PPKM Level 4 Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. Pemerintah memperpanjang pengetatan mobilitas masyarakat hingga 25 Juli 2021 dengan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas berjaga di Pos Penyekatan PPKM Level 4 Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. Pemerintah memperpanjang pengetatan mobilitas masyarakat hingga 25 Juli 2021 dengan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama mengingatkan sejumlah dampak yang mungkin terjadi jika pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.  

    "Kalau dilakukan pelonggaran, maka perlu dihitung betul dampaknya pada sedikitnya tiga hal; korban sakit dan bahkan meninggal, beban rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan pada ujungnya kemungkinan dampak pada roda ekonomi juga kalau kasus menjadi naik tidak terkendali," ujar Yoga dalam keterangannya, Ahad, 25 Juli 2021.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melemparkan sinyal bakal melonggarkan pembatasan pada 26 Juli 2021. "Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujarnya pada Rabu, 21 Juli 2021.

    Ia mengutip data pemerintah, angka kematian masih tinggi mencapai lebih dari 1.500 orang per hari. Angka positivity rate dalam beberapa hari terakhir juga masih sekitar 25 persen, dan bahkan kalau berdasar PCR maka angkanya lebih dari 40 persen. Belum lagi, kata Yoga, saat ini Indonesia berhadapan dengan varian delta yang angka reproduksinya sekitar 5,0-8,0.

    "Artinya potensi penularan di masyarakat masih amat tinggi sekali, sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan untuk melindungi masyarakat kita dari penularan dan dampak buruk penyakit Covid-19," tuturnya.

    Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengingatkan, jangan sampai kebijakan pelonggaran yang diambil karena pertimbangan ekonomi, lantas membuat situasi epidemiologi jadi memburuk. "Maka dampak ekonominya, malah bukan tidak mungkin, jadi lebih berat lagi," ujarnya.

    Dalam situasi sekarang ini, kata dia, pemerintah dapat mengambil opsi penyesuaian, misalnya, sektor formal yang menerima gaji bulanan tetap bekerja dari rumah sementara sektor informal bisa mulai dilonggarkan bertahap. "Salah satu penyesuaian terbaik adalah bentuk PPKM setidaknya tetap seperti sekarang, tetapi semua sektor terdampak mendapat bantuan sosial," ujar Yoga.

    Baca juga: Pandu Riono Sebut PPKM Belum Bisa Dilonggarkan, Kenapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.